“Selama ini penanganan kesejahteraan sosial anak terkesan masih terpisah-pisah oleh berbagai sektor yang berbeda, belum terintegrasi satu pusat,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, Isnandar, Senin.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial Aceh mendorong terbentuknya PKSAI tersebut di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sejak 2018, program PKSAI telah dilakukan dan memperkuat peranannya di tiga daerah percontohan yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Barat.
Baca juga: Baznas-Unicef bermitra bantu anak korban krisis kemanusiaan
Baca juga: UNICEF: jutaan anak tak mendapat vaksin campak, ciptakan wabah
Fokus penanganan utama program ini seperti pada anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak disabilitas, kasus kasus pada anak, anak terlantar, serta anak yang berada dalam situasi rentan.
“Anak anak rentan atau yang biasa disebut dengan istilah anak anak yang tidak terlihat, karena memang anak anak dengan kondisi rentan sering sekali tidak terangkul dan terfasilitasi,” katanya.
Dinas Sosial Aceh meluncurkan program ini dalam pelatihan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program PKSAI di Aceh. Melibatkan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TKSK, Karang Taruna, dunia usaha dan lainnya.
“Kami juga akan memperkuat Puspelkessos di kecamatan sehingga menyentuh masyarakat. Dan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga konsultasi kesejahteraan sosial di PKSAI Aceh,” katanya.
Kepala UNICEF perwakilan Aceh Andi Yoga Tama mengatakan PKSAI merupakan program nasional hasil kerja sama lembaganya dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Secara nasional program ini sudah berjalan sejak 2017.
“Sedangkan di provinsi Aceh baru dimulai di tahun ini. Walaupun Dinas Sosial Aceh sendiri sudah sejak 2018 memulai pendampingan untuk program ini,” katanya.
Baca juga: Gandeng Unicef, Bandara Juanda gelar lomba menggambar pada HAN 2019
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
