Fadli Zon: Masalah utama jaminan sosial kesehatan rendahnya anggaran

id bpjs kesehatan,fadli zon,dpr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai media massa di Gedung DPR RI tekait BPJS Kesehatan. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan rendahnya anggaran kesehatan di Indonesia menjadi masalah pokok pelaksanaan sistem jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat.

"Kalau kita lihat realisasi dari Rp2.200 triliun PPN tahun 2018, anggaran kesehatan masih Rp110 triliun," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, pada kegiatan peluncuran dan bedah buku BPJS Dalam Pusaran Kekuasaan.

Jika dihitung berdasarkan proporsinya terhadap Gross Domestic Product (GDP) anggaran kesehatan hanya 2,8 persen, sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan 112 US Dolar per kapita atau setara Rp1,5 juta.

Padahal, kata dia, idealnya proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP sekitar 10 persen meskipun Undang-Undang Kesehatan memandatkan sekitar lima persen.

Baca juga: Menkeu: RAPBN 2020 berpihak kepada masyarakat

Baca juga: Kenaikan iuran dinilai tidak selesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan


Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, hal itulah yang menjadi masalah BPJS Kesehatan dan seharusnya jangan dulu dilarikan ke masalah aktuaria karena harus dipandang secara komprehensif.

"Evaluasi diperlukan mencakup keorganisasian, kelembagaan, dan sumber daya manusia sejauh mana sistem di BPJS Kesehatan itu berjalan," katanya.

Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional merupakan mandat konstitusional sebagaimana tertulis dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia mengatakan dalam undang-undang disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

"Saya kira ini adalah kalimat imparatif siapapun yang berkuasa harus menjalankan amanat konstitusi," katanya.

Ia menambahkan karena BPJS Kesehatan instrumen jaminan sosial oleh negara, maka pemerintah mestinya mempertimbangkan kemampuan rakyat dalam hal iuran.

Oleh karena itu, setiap defisit tidak bisa langsung dibebankan kepada rakyat seiring logika aktuaria dengan menaikkan iuran, itu melawan sistem jaminan sosial.*

Baca juga: Wapres: Kenaikan premi BPJS kecil dibandingkan pengeluaran rokok

Baca juga: Puan: Kenaikan iuran BPJS tinggal tunggu Perpres


Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar