Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menata kelola keuangan secara akuntabel agar pertanggungjawabannya sesuai dengan standar prosedur berlaku.
"Pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BPK RI Perwakilan Sulut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel," kata Sekdaprov Edwin Silangen di Manado, Sabtu.
Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, kata dia, berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah terus menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan.
"Kami berterima kasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Sulut yang terus melakukan pendampingan," katanya.
Edwin Silangen berharap kepala perangkat daerah menyelesaikan setiap rekomendasi BPK terkait dengan finansial maupun nonfinansial.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut pada tahun 2019, kata dia, baru saja mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ia menginformasikan bahwa WTP itu merupakan peraihan yang keenam secara berurutan.
Berita Terkait
Investasi bodong sebabkan kerugian bagi masyarakat hingga Rp139,6 triliun
Selasa, 26 Maret 2024 13:33 Wib
Infobank Digital kolaborasi Adakami tingkatkan literasi-inklusi keuangan mahasiswa Sulut
Jumat, 15 Maret 2024 15:28 Wib
Menkeu sebut "Core tax" merupakan proses pembangunan sistem
Selasa, 5 Maret 2024 18:53 Wib
Prakerja telah bantu 5 juta orang buka rekening bank
Jumat, 2 Februari 2024 16:32 Wib
4.000 rekening judi online telah diblokir OJK
Sabtu, 16 Desember 2023 16:47 Wib
Menkeu sebut modal asing masuk Rp60,67 triliun ke pasar keuangan
Sabtu, 16 Desember 2023 6:20 Wib
OJK Sulutgomalut sasar warga perdesaan tingkatkan inklusi keuangan
Kamis, 30 November 2023 18:14 Wib
OJK-BSG tingkatkan literasi-edukasi keuangan pada media SulutGo
Rabu, 29 November 2023 8:31 Wib