Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2019 melampaui target yang direncanakan.
"Kita mampu merealisasikan PAD sebesar Rp1.286 triliun atau sebesar 100,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.280 triliun," sebut Wakil Gubernur Steven Kandouw di Manado, Selasa.
Pendapatan yang melebihi target, tersebut terang Wagub adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
Wagub Kandouw menambahkan, komponen APBD TA 2019 sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 yang memicu percepatan gerak pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 itu menyebutkan, prioritas anggaran 2019 diarahkan Pemprov Sulut pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan (pembangunan RS).
Selanjutnya, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi.
“Kesemuanya itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas pun telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” ungkap Kandouw.
Kendati demikian, Wagub Kandouw mengakui bahwa APBD Sulut tahun 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat Sulut karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.
Karena itu, Kandouw mengajak segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut.
"Hal itu penting dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang sehingga semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD," ujarnya.
DPRD saat ini sementara menyusun ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2019.
Berita Terkait
Menko Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu/anak
Senin, 26 Februari 2024 16:09 Wib
PWI harap anggaran pelatihan wartawan masuk APBN
Selasa, 20 Februari 2024 18:26 Wib
Debat capres, Ganjar siap kembalikan alokasi anggaran kesehatan 5-10 persen
Minggu, 4 Februari 2024 20:46 Wib
Kemenkumham Sulut ingatkan perencanaan anggaran berbasis kinerja
Jumat, 26 Januari 2024 6:58 Wib
Polda Sulut dalami dugaan pemotongan anggaran di Polres Bitung
Rabu, 17 Januari 2024 4:39 Wib
Jubir Menhan: Anggaran pertahanan tak sampai Rp700 triliun
Selasa, 9 Januari 2024 6:46 Wib
Menhan Prabowo sebut beberapa alutsista udara jadi prioritas di 2024
Jumat, 1 Desember 2023 14:51 Wib
DPD SP PLN Suluttenggo nilai penerapan 'Power Wheeling' tambah beban anggaran pemerintah
Sabtu, 25 November 2023 15:51 Wib