Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 keenam kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI karena di tengah pendemi COVID-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap laporan keuangan Provinsi Sulut," ujar Gubernur Olly di Manado, Senin.
BPK juga lanjut Gubernur, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan dalam menyusun laporan keuangan serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.
“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemprov Sulut untuk ke depannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujarnya.
Olly juga meminta seluruh pemda yang berhasil meraih opini WTP mempertahankannya pada tahun depan.
Ia juga optimistis keberhasilan Pemkab Bolaang Mongondow memperbaiki laporan keuangan dari opini Tidak Memberikan Pendapat ke opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan keuangan tahun 2019, menjadi WTP pada tahun depan.
“Saya mengajak kita semua tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah," ujarnya.
Memberikan laporan atas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban konstitusional kepada negara, serta moral kepada rakyat, ujarnya.
Gubernur Olly mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini.
"Mari kita tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan daerah termasuk dalam penanganan COVID-19," ujarnya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.
Penyerahan LHP turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Olly Dondokambey dan anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.***3***
Berita Terkait
BPK Sulut terima LKPD belum diaudit empat pemda
Jumat, 29 Maret 2024 7:04 Wib
10 entitas serahkan LKPD tahun 2023 belum diaudit ke BPK Sulut
Kamis, 7 Maret 2024 15:07 Wib
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Supervisi Pemkot Tomohon
Selasa, 27 Februari 2024 6:05 Wib
BSG ucapkan selamat kepada Kepala BPK Sulut atas raihan gelar Doktor
Sabtu, 12 Agustus 2023 18:15 Wib
Aaltje Dondokambey: nilai baik BPK tunjukkan pengawasan DPRD berjalan
Senin, 22 Mei 2023 19:05 Wib
BPK sebut raih WTP bukan jaminan laporan keuangan bebas kecurangan
Kamis, 18 Mei 2023 20:48 Wib
BPK Sulut temukan 434 paket kekurangan volume pekerjaan
Selasa, 16 Mei 2023 16:23 Wib
Raih opini WTP adalah tantangan
Selasa, 16 Mei 2023 11:37 Wib