Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan sesuai peraturan.
"Alangkah baiknya kalau provinsi dan seluruh kabupaten dan kota di Sulut dapat memberikan laporan keuangan yang benar sehingga betul menunjukkan apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat. Keberhasilan kabupaten dan kota adalah keberhasilan provinsi juga,” kata Gubernur Olly di Manado, Kamis.
Gubernur saat penyerahan LKPD kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulut, Karyadi mengatakan, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56.
Payung hukum tersebut menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Gubernur kemudian mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan pemprov dan pemkab/pemkot sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai "external control" bagi pemerintah daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi, mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban seluruh pemda dan instansi pemerintah.
“Karena ke depan bukan saja opini yang diberikan. BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Karyadi.
Berita Terkait
10 entitas serahkan LKPD tahun 2023 belum diaudit ke BPK Sulut
Kamis, 7 Maret 2024 15:07 Wib
Wagub sebut rakor LKKL-LKPD tingkatkan tata kelola keuangan
Jumat, 31 Maret 2023 6:29 Wib
16 Pemda serahkan LKPD ke BPK Sulut
Sabtu, 18 Maret 2023 16:20 Wib
BPK Perwakilan Sulut terima LKPD 'unaudited' 11 entitas
Jumat, 10 Maret 2023 21:06 Wib
Sampaikan LKPD, pekan depan BPK mulai audit Pemkab Mitra
Kamis, 9 Maret 2023 20:42 Wib
BPK Perwakilan Sulut terima LKPD 'unaudited' empat entitas
Jumat, 3 Maret 2023 21:43 Wib
KAP periksa LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara
Senin, 21 Maret 2022 16:43 Wib
BPK Sulut serahkan LKPD tahun 2021 'unudited' 16 pemerintah daerah
Jumat, 18 Maret 2022 20:35 Wib