Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengharapkan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.
"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit Migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra P.G Talattov ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.
Dari sisi hulu, lanjut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru. Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.
"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.
Sebagai perwakilan pemerintah, lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.
Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas. Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.
"Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.
Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina.
"Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina. Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi.
"Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya.
Berita Terkait
Indef sebut Prabowo-Gibran menang di Pilpres bisa gairahkan investasi di Indonesia
Senin, 25 Maret 2024 7:20 Wib
Menjaga stabilisasi pangan, pemda perlu ada talangan dana
Rabu, 6 Maret 2024 6:01 Wib
Indef: Keputusan Pertamina pertahankan harga BBM tepat
Minggu, 4 Februari 2024 17:04 Wib
Indef: G20 Indonesia mengantisipasi dampak panjang konflik Rusia-Ukraina
Selasa, 22 Maret 2022 14:35 Wib
Indef: Konflik Rusia-Ukraina akan menekan APBN 2022
Selasa, 8 Maret 2022 10:26 Wib
Peneliti : Presidensi G20 2022 bukti RI masuk kelompok negara berpengaruh
Kamis, 3 Maret 2022 21:53 Wib
Indef: Tinjau ulang kebijakan DKI Jakarta terkait peredaran produk IHT
Kamis, 7 Oktober 2021 14:58 Wib
INDEF: Komcad alternatif solusi menghemat anggaran pertahanan
Kamis, 7 Oktober 2021 12:09 Wib