Polemik pin DPRD Mitra, ini pernyataan politisi PDIP

Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Rencana pemberian pin berlapis emas, bagi  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) periode 2019-2024 berbuah polemik.

Adanya penolakan penggunaan pin yang disampaikan dua calon anggota dewan Mitra, dari Partai Nasdem pada periode mendatang, mendapatkan tanggapan dari politisi PDI-P Artly Kountur.

"Nah ini kan terkesan sok suci atau sok pahlawan. Karenakan dua (calon) legislator (Nadesm) tersebut sebetulnya memiliki pin emas saat menjabat di periode lalu (2014-2019). Jangan nanti saat ini terkesan membuat sensasi menolak pin dengan alasan mengatasnamkan peduli terhadap masyarakat," kata anggota DPRD Mitra dari Fraksi PDI-P ini.

Bahkan Artly, menyindir kedua mantan legislator Mitra yang diganti di tengah masa periode melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW), untuk mengembalikan pin emas yang pernah diterima.

"Kalau gentle, saya tantang dua calon anggota dewan terhormat ini untuk kembalikan dong pin emas yang didapat periode lalu (sebelum di PAW). Jangan hanya membuat sensasi," ujarnya.

Selain itu, kata Artly, masalah pin dewan  jangan digiring dengan persoalan kemiskinan, yang menurutnya hal tersebut merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Mereka mempunyai data akurat tidak soal kemiskinan? Secara kelembagaan (DPRD) kami sudah mempertanyakan hal ini (data kemiskinan), dan penjelasan dari eksekutif data yang dari Pemkab dan BPS berbeda jauh. Dan Itu yang sedang disinkronkan," jelasnya.

Ia mengakui, pemerintah saat ini dengan pengawasan dari DPRD telah berupaya untuk membangun peradaban Mitra, serta mensejahterakan masyarakatnya lewat program kegiatan yang telah melewati pembahasan bersama dengan dewan.

"Pemkab saat ini di bawah kepemimpinan James Sumendap telah melakukan upaya memajukan Mitra, dan mensejahterakan rakyat. Itu yang dirasakan dampaknya saat ini. Jangan sampai keliru dalam menghubung-hubungkan sesuatu," tandasnya.

Sebelumnya dalam sejumlah pemberitaan di media yang ada di Minahasa Tenggara, dua calon anggota DPRD dari Partai Nasdem yakni Royke Pelleng, dan

Deker Mamusung untuk periode lima tahun mendatang menyatakan akan menolak penggunaan pin emas.

Menurut keduanya hal tersebut tidak tepat jika memperhatikan kondisi daerah, dan menyarankan mengalihkan anggaran pin emas tersebut ke pembiayaan lainnya seperti pendidikan.

Selain itu keduanya beralasan penggunaan pin tersebut tidak diatur dalam Permendagri, dan Partai Nasdem menolak penggunaan pin emas.