Manado (ANTARA) - Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2019 mencapai Rp12,51 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, Muhdi mengatakan, Pagu APBN di Provinsi Sulut 2019 mencapai Rp12,51 triliun, dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp9,6 triliun dan transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan dana desa sebesar Rp2,9 triliun.
“APBN sebagai alat kebijakan pemerintah yang penting dalam mencapai tujuan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Muhdi di Manado, Kamis.
APBN kata dia, ditranslasikan dalam bentuk program kegiatan, disajikan dalam rencana belanja dan pendapatan untuk kemudian diturunkan secara lebih detil pada seluruh unit pemerintah.
“Dana ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan dan implementasi strategi yang prioritas,” terangnya.
Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Riznaldi Akbar mengatakan, pihaknya melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut hingga saat ini masih sangat tergantung dari dana pemerintah pusat.
Hal ini dinilai belum memberikan kontribusi positif pada kondisi fiskal daerah.
“Dinilai kurang sehat bagi kondisi fiskal pemerintah daerah yang dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat dan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan,” jelas Akbar, saat Seminar Kementerian Keuangan di Manado.
Sebab kata Akbar, APBD Sulut masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp14.68 triliun dibandingkan dengan PAD sebesar Rp2.33, triliun (Pagu Tahun 2019).
Karena itu ia menyarankan, agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulut perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan rasio PAD sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah.
“Perlunya peningkatan PAD, sehingga tidak tergantung pemerintah pusat, langkah-langkah yang bisa diambil untuk penguatan PAD, adalah penguatan sektor-sektor selain pertanian dan perikanan di Sulut yang sedang berkembang ada banyak sektor yang bisa dioptimalkan sebab di daerah lain masih banyak yang tergantung dana transfer pusat,” paparnya.
Berita Terkait
BI bantu petani tingkatkan produksi cabai di Manado dan Minahasa Utara
Kamis, 25 April 2024 17:46 Wib
Kejati Sulut beri penerangan hukum pemberantasan TPPO bagi siswa Minut
Kamis, 25 April 2024 11:48 Wib
Kabupaten Mitra berpeluang raih penghargaan Paritrana 2023
Kamis, 25 April 2024 7:25 Wib
BI panen perdana cabai rawit di Kota Tomohon kendalikan inflasi
Kamis, 25 April 2024 6:14 Wib
BRI lakukan aksi donor darah bantu penuhi kebutuhan Sulut
Kamis, 25 April 2024 6:13 Wib
OJK terus koordinasi perbankan amankan aset akibat erupsi Gunung Ruang
Kamis, 25 April 2024 6:12 Wib
Gubernur Sulut sebut RPJPD-RKPD jadi acuan susun visi dan misi
Rabu, 24 April 2024 22:53 Wib
Bandara Samrat Manado tingkatkan kualitas layanan pascaerupsi Gunung Ruang
Rabu, 24 April 2024 22:50 Wib