Ternate (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Budi Waluya berkoordinasi dalam upaya antisipasi prilaku maladministrasi dengan mendorong pencegahan dan penindakan korupsi di Malut.
"Pertemuan ini membahas maraknya prilaku maladministrasi dan korupsi di Malut," Kepala Perwakilan Ombudsman Malut, Sofyan Ali di Ternate, Jumat.
Menurut dia, saat ini KPK fokus mendorong pemerintah daerah untuk perbaikan sistem pada aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, optimalisasi fungsi inspektorat, pengelolaan asset daerah dan sumber daya manusia serta mendorong perbaikan sistem pengelolaan dana desa.
Selain itu, pada aspek maladministrasi yang merupakan pangkal dari tindakan korupsi saat ini masih marak terjadi dalam pelayanan publik di Malut misalnya penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa, penundaan berlarut, pungutan illegal, penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi.
Sebagai contoh sebuah usaha yang belum memiliki ijin usaha dari dinas PTSP tapi oleh dinas pendapatan daerah memberikan ijin untuk menjalankan usahanya sejauh membayar retribusi atau pajak yang ditentukan oleh dinas pendapatan daerah.
Selain hal tersebut Ombudsman bersama KPK juga membincangkan banyaknya Pemda kabupaten/kota yang belum memenuhi standar pelayanan publik sehingga berada di zona merah dan kuning serta banyaknya laporan masyarakat terkait pemanfaatan dana desa oleh kepala desa.
Untuk itu, kata Sofyan, Ombudsman bersama KPK akan terus mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun dan menetapkan standar layanan public sesuai UU no 25 tentang pelayanan public, termasuk standar layanan di tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati untuk mendorong optimalisasi fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, termasuk mempererat koordinasi dan komunikasi antar kedua lembaga Negara tersebut dengan pertukaran informasi dan data terkait dengan laporan masyarakat tentang maladministrasi dan korupsi di Malut.
Berita Terkait
Pemkot Bitung komitmen bangun WBK dan WBBM
Selasa, 26 Maret 2024 5:52 Wib
Kejari Manado periksa mantan Kepala BKAD, tersangka dugaan korupsi bansos ikan
Jumat, 22 Maret 2024 13:30 Wib
Penyidikan dugaan korupsi rumah jabatan DPR, KPK panggil enam saksi
Senin, 18 Maret 2024 17:00 Wib
Terlibat pungli di Rutan, KPK berhentikan 15 pegawai
Sabtu, 16 Maret 2024 6:27 Wib
Kejari Manado geledah rumah dua tersangka dugaan korupsi ikan kaleng
Kamis, 14 Maret 2024 9:33 Wib
KPK: Ada kerugian negara ratusan miliar rupiah di PT Taspen
Sabtu, 9 Maret 2024 6:20 Wib
KPK mulai penyidikan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen
Jumat, 8 Maret 2024 20:02 Wib
Polda Sulut gelar rakor berantas korupsi bersama KPK RI dan Kejati
Kamis, 7 Maret 2024 5:18 Wib