Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu menegaskan bahwa institusi TNI netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, bahkan pihaknya sudah meminta para prajurit untuk menjalankan sumpah Saptamarga.
"Saya selalu ingatkan agar prajurit TNI netral. Kalau tidak, ada risiko yang dihadapi," kata Ryamizad dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta, Senin.
Menhan mengatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan kepada semua satuan di TNI untuk menjaga netralitas pada pemilu dan jangan ikut terbawa arus dalam suasana politik nasional.
Menurut dia, TNI harus tegak lurus menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara karena kalau terkait Pemilu sudah ada pihak yang bertanggung jawab.
"Saya sudah katakan kepada Kodam di seluruh Indonesia, agar profesional, jangan ikut-ikutan karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan Polri yang menangani. TNI kalau tidak terjadi apa-apa, diam saja," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia harus disambut dengan riang gembira dengan cara memanfaatkan hak pilihnya dengan memilih sesuai dengan pilihannya.
Ryamizad menceritakan dirinya dengan Prabowo Subianto merupakan teman karena pernah menjadi prajurit di TNI namun hubungannya tetap baik.
"Pesta demokrasi yang menghabiskan dana Rp25 triliun bukan untuk marah-marah dan fitnah. Kalau itu terjadi, rakyat yang dirugikan," katanya.
Menhan berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman. Selain itu, diharapkan semua pihak bisa menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada. ***2***
Berita Terkait
Perlu ada aturan perilaku pejabat petahana jaga netralitas
Selasa, 23 April 2024 7:44 Wib
Pakar hukum Tata Negara sebut MK tak akan diskualifikasi Gibran
Minggu, 21 April 2024 7:19 Wib
Qodari yakin "amicus curiae" tidak pengaruhi putusan PHPU oleh hakim MK
Minggu, 21 April 2024 7:14 Wib
Majelis hakim MK sedang mencermati 14 surat "amicus curiae"
Jumat, 19 April 2024 18:56 Wib
Khofifah: Insya Allah, putusan MK nanti tidak ubah hasil Pilpres 2024
Jumat, 19 April 2024 18:50 Wib
TKN Prabowo minta hentikan aksi damai di MK
Jumat, 19 April 2024 4:58 Wib
Pakar hukum sebut "Amicus curiae" di penghujung sidang bentuk intervensi peradilan
Kamis, 18 April 2024 1:47 Wib
KPU: Dalil para pemohon di sidang sengketa Pilpres tidak terbukti
Selasa, 16 April 2024 18:38 Wib