Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menegaskan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.
"Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan," ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan resminya saat Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPK Jakarta, Kamis.
Dikatakannya, serbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya.
Hal itu terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu dan semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.
"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar Syafruddin.
Oleh karenanya, kata mantan Wakapolri ini, pihaknya secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggaran dan efektif untuk mencapai target program prioritas.
"Melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik," katanya.
Selain itu juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme karena saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat.
Harus diubah
Pada bagian lain, Syafruddin menegaskan, layanan birokrasi pemerintah saat ini dan ke depan harus berubah. "Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.
"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas.Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.
Dia menyebut, sepanjang 2018 terdapat 200 unit kerja pelayanan memiliki predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM, tiga diantaranya merupakan unit kerja yang berada di lingkungan BPK.
Berita Terkait
BNI fasilitasi KUR dan sertifikat halal UMKM Zona KHAS di Sulut
Jumat, 5 April 2024 10:07 Wib
Kualifikasi PD 2026: Irak kalahkan Filipina 1-0
Jumat, 22 Maret 2024 5:34 Wib
AC Milan fokus kejar zona Liga Champions di serie A
Jumat, 1 Maret 2024 15:41 Wib
Kemenkumham Sulut: Jajaran keimigrasian tetap bangun zona integritas
Jumat, 23 Februari 2024 17:27 Wib
Kejati Sulut canangkan zona integritas WBK menuju WBBM
Selasa, 20 Februari 2024 20:27 Wib
Kakanwil apresiasi Kemenag Kotamobagu jadi percontohan zona integritas 2024
Kamis, 15 Februari 2024 5:13 Wib
Kantor Kemenag bangun zona integritas bebas korupsi di Minahasa
Senin, 15 Januari 2024 23:56 Wib
Kemenkumham Sulut gelar komitmen bersama pembangunan zona integritas
Rabu, 3 Januari 2024 15:59 Wib