Manado, (Antaranews Sulut) - Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Cabang Sulawesi Utara (Sulut) Ivanry Matu meminta agar pemerintah meninjau kembali relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
"Kami harap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan akan DNI tersebut, dan melibatkan pihak terkait lainnya," kata Ivanry di Manado, Rabu.
Pelaksanan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang masuk dalam salah satu poin utama Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Dia mengatakan Kadin Indonesia memahami alasan pemerintah melakukan langkah-langkah karena situasi perekonomian nasional saat ini memang membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan, terutama masalah kenaikan defisit neraca transaksi berjalan.
Ivanry menjelaskan obyektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha.
Ia menilai ada sejumlah poin yang perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018.
Juga yang akan menjadi perhatian Kadin terkait UMKM nasional.
Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam kaitannya dengan investasi.
Berita Terkait
Wamendag Jerry Sambuaga sebut surplus dagang RI rata-rata 3-4 miliar dolar AS/bulan
Rabu, 26 Juli 2023 20:11 Wib
Gubernur Khofifah dan Wagub Steven perkuat misi dagang
Jumat, 26 Agustus 2022 7:15 Wib
Wagub Kandouw sebut Gubernur Khofifah politikus berpolitik benar
Jumat, 26 Agustus 2022 7:02 Wib
25 MoU diteken untuk bangkitkan ekonomi Jatim dan Sulawesi Utara
Jumat, 26 Agustus 2022 7:01 Wib
Gubernur Khofifah sebut kerja sama antardaerah dapat kendalikan inflasi
Jumat, 26 Agustus 2022 7:00 Wib
Misi dagang Jatim-Sulut menciptakan transaksi Rp130 miliar
Jumat, 26 Agustus 2022 4:29 Wib
Gubernur Khofifah perkuat misi dagang Jatim dengan Sulut
Kamis, 25 Agustus 2022 7:32 Wib
Jatim-Sulut lakukan misi dagang dorong pemulihan ekonomi
Selasa, 23 Agustus 2022 19:19 Wib