Sangihe, Sulut, (Antaranews Sulut) - Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sangihe, Sulawesi Utara, Leo Dian Putra menyatakan mantan Bupati Kepulauan Sangihe HRM (Ompa) dipanggil Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe atas dugaan penyalahgunaan dana tahun 2015.
"Kami telah memanggil HRM sebagai mantan Bupati Sangihe untuk dimintai keterangan atas dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) tahun 2015," kata jaksa Leo Dian Putra, di Tahuna, Kamis.
Menurut dia, pemanggilan terhadap HRM terkait jabatannya waktu itu sebagai Bupati Sangihe yang dinilai mengetahui aliran dana CSR. "HRM dimintai keterangan sebagai pimpinan daerah yang patut diduga mengetahui aliran dana CSR," kata dia.
Dia mengatakan, dari dokumen yang ada di Bank Sulutgo, dana CSR sebanyak Rp400 juta untuk masyarakat Sangihe sudah dicairkan tahun 2015, namun tidak sampai kepada masyarakat sebagai pengguna.
"Masyarakat pengguna tidak menerima dana CSR yang sudah dikeluarkan dari Bank Sulutgo pada tahun 2015 yang lalu," kata dia.
Sekalipun HRM dalam keterangannya menyatakan tidak menerima dana tersebut, namun Kejaksaan Negeri Sangihe, kata dia, masih memberi kesempatan kepada Kepala Badan PPKAD Sangihe untuk berkoordinasi lagi dengan mantan Bupati (HRM) agar dana tersebut bisa dikembalikan ke kas daerah.
"Kami masih memberikan kesempatan kepada Kepala Badan PPKAD untuk berkoordinasi dengan HRM, agar dana tersebut bisa kembali ke kas daerah," kata dia.
Dia mengatakan, Kejaksaan telah mengantongi semua data mengenai aliran dana CSR dan masih menunggu apakah mereka yang diduga menyalahgunakan dana itu memiliki niat baik untuk mengembalikan atau tidak.
"Kejaksaan tetap menunggu apakah ada niat baik untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah," kata dia lagi.
(T.KR-JRL/B/B014/C/B014) 12-07-2018 06:39:18
Berita Terkait
Kejaksaan limpahkan tindak pidana Pemilu tiga tersangka ke Pengadilan
Sabtu, 2 Maret 2024 9:15 Wib
Polda Sulut limpahkan 5 tersangka kasus politik uang ke kejaksaan
Selasa, 27 Februari 2024 21:04 Wib
Soal temuan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Manado sudah bahas dengan polisi-kejaksaan
Selasa, 20 Februari 2024 17:32 Wib
Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Agung eksekusi 99.224 perkara
Minggu, 31 Desember 2023 6:27 Wib
Wakajati tutup Rakerda kejaksaan se Sulawesi Utara
Kamis, 14 Desember 2023 13:01 Wib
669 laporan mafia tanah masuk ke Kejaksaan Agung
Selasa, 14 November 2023 5:14 Wib
Penkum Kejati Sulut ikut penguatan peran tenaga humas Kejaksaan
Kamis, 9 November 2023 20:35 Wib
Jaksa Agung dan Menpan RB bahas pembentukan Badan Perampasan Aset
Sabtu, 28 Oktober 2023 7:50 Wib