Pendamping Korban Bencana Manado Paparkan Progres PPE
Kegiatan dilakukan selama lima bulan pada satu kelompok di Kelurahan Karame, Singkil.
Manado, (Antarasulut) - Konsultan pendamping korban bencana, menyampaikan progres kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi (PPE) di wilayah pascabencana 2017 di Manado, kepada BNPB, BPBD dan Bapelibtangda Manado.
"Kegiatan dilakukan selama lima bulan pada satu kelompok di Kelurahan Karame, Singkil pada tahun ini dan dimulai Agustus lalu, kami sebut sebagai PPE, yang merupakan lanjutan tahun lalu," kata Ketua Ketua Tim Pendamping Pembinaan Ekonomi 2017 pusat, Paulus Thenu, di Manado, dalam rapat koordinasi dipimpin Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi BNPB, Sutanto didampingi Ka BPBD Manado Max Tatahede dan Sekretaris Baplitbangda, Olvie Mangindaan, Jumat.
Paulus mengatakan, pendampingan ekonomi sudah dilakukan sejak 2016 lalu, saat BNPB memberikan peralatan kepada kelompok ekonomi dan mendapat pendampingan dari dua konsultan pendamping daerah Arief Haryadi dan Magdalena.
Dia menjelaskan, dalam pendampingan selama lima bulan ada intervensi yang dilakukan seperti bimbingan teknis kepada kelompok untuk meningkatkan kapasitas maupun BPBD agar bisa bersinergi dengan perangkat daerah lainnya agar 2018 nanti bisa mengambil alih kegiatan sepenuhnya.
Paulus mengatakan, dua konsultan pendamping yakni Arief Haryadi dan Magdalena, sudah melakukan pertemuan dengan kelompok bisnis yakni empat manajer hotel di Manado, mengajukan penawaran agar bisa menerima produk kuliner berupa kue buatan kelompok korban bencana di Karame.
"Kedepannya akan mengadakan pertemuan dengan lebih banyak kelompok bisnis sehingga produk kelompok tersebut bisa diterima," katanya.
Sementara Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi BNPB, Sutanto, mengatakan, apa yang dilakukan konsultan pendamping bersama BNPB adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat korban bencana 2014, seperti di Karame, Singkil.
"Kami sudah melakukan hal tersebut sejak 2016 lalu dengan memberikan bantuan peralatan untuk kelompok kuliner dan 2017 adalah sosialisasi kepada masyarakat sehingga korban bisa memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan perekonomian," katanya.
Sutanto mengatakan, nanti pada 2018, BNPB dan konsultan keluar dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD untuk meneruskan bersama perangkat daerah lainnya, untuk melaksanakan kegiatan dan mendukung masyarakat korban bencana melanjutkan kegiatan tersebut.
"Terutama memanfaatkan bantuan peralatan yang diberikan dan jangan sampai dijual, karena itu diberikan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat korban bencana, dimana hal itu menjadi tanggungjawab lurah jangan sampai rusak dan dijual," katanya.***