BI: PKK lengkapi kebijakan pengendalian inflasi pangan Sulut

Sabtu, 26 September 2026 18:04 WIB

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto, di Manado. ANTARA/Nancy L Tigauw.

Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto mengatakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mampu melengkapi kebijakan pengendalian inflasi pangan di daerah tersebut.

"PKK merupakan salah satu ujung tombak dalam pengendalian inflasi pangan, karena keputusan konsumsi setiap hari ada di tangan ibu-ibu," kata Joko, di Manado, Sabtu.

Joko mengatakan TP-PKK memiliki peran penting dalam melengkapi kebijakan pengendalian inflasi pangan di daerah tersebut.

"TP PKK memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam stabilisasi harga melalui pengelolaan konsumsi harian di tingkat keluarga," kata Joko.

Menurut Joko, penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh peran keluarga dalam mengelola konsumsi pangan sehari-hari.

Joko mengatakan, ketahanan pangan yang kuat dari tingkat rumah tangga diharapkan dapat turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Sulawesi Utara.

Sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Bank Indonesia, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat Sulawesi Utara dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Yulius Selvanus mengatakan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Bank Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Sekaligus, katanya, menjaga stabilitas harga bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara menyeluruh.