BPS Sulut lakukan penyisiran pastikan semua terdata sensus ekonomi

Rabu, 2 September 2026 14:01 WIB

Petugas SE 2026 saat di lapangan menemui masyarakat Sulawesi Utara. ANTARA/HO-BPS.

Manado (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) Watekhi mengatakan saat ini pada tahap penyisiran guna memastikan agar semua masyarakat terdata melalui sensus ekonomi (SE2026) di daerah tersebut.

"Pada masa pendataan 15 Juni hingga 31 Agustus, ada kemungkinan responden yang belum didata, sehingga, saat ini dilakukan checking ulang, menyisir seluruh wilayah, untuk memastikan semuanya terdata dengan baik," kata Watekhi, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan tahap penyisiran dalam Sensus Ekonomi adalah proses pemeriksaan kembali dan pelacakan ulang (re-visit) di lapangan yang dilakukan menjelang akhir masa pendataan oleh BPS.

Watekhi menjelaskan tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menyisir para pelaku usaha atau perusahaan yang belum berhasil ditemui, belum terdata, atau tidak tercantum dalam daftar awal (pre-list).

"Langkah ini sangat krusial demi menjamin kelengkapan, keakuratan, dan kualitas basis data perekonomian secara menyeluruh," katanya.

Dalam tahap ini, katanya, petugas sensus akan mengidentifikasi munculnya usaha baru, perubahan atau perpindahan lokasi usaha, hingga unit bisnis yang sudah gulung tikar.

Kemudian, katanya, memastikan seluruh cakupan wilayah terdata, mulai dari usaha besar di kawasan komersial, kafe, usaha rumahan offline atau online, hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Petugas mendatangi kembali lokasi atau alamat perusahaan yang pada kunjungan pertama atau kedua belum bisa memberikan data atau belum sempat ditemui," katanya.

Ada sebanyak 2.401 petugas diterjunkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk mendata sekitar 297 ribu unit usaha di 15 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus telah mengimbau kepada masyarakat agar menerima petugas sensus yang akan datang mendata.

"Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip terima petugas, isi data dengan benar, dan yakinkan bahwa informasi dijamin rahasianya," kata Gubernur.

Gubernur mengatakan hasil pendataan ini dipakai sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah serta RAPBD Tahun 2027. Sehingga, diharapkan masyarakat memberikan data yang sebenar-benarnya.