Pemprov Sulut bentuk pengelolaan ekosistem kelapa

Jumat, 31 Juli 2026 16:46 WIB

Asisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Jemmy Ringkuangan, bersama Deputi BI Sulut Purwanto, di Manado, Jumat (31/7/2026). ANTARA/Nancy Tigauw. (1)

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pihaknya berencana membentuk pengelolaan ekosistem kelapa terpadu demi kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat di daerah tersebut.

"Selama ini saat harga kopra dunia anjlok, petani kita langsung merasakan rintihannya, karena itu kita tidak bisa lagi hanya menjadi penjual kelapa, kita harus menjadi pengelola ekosistem kelapa," kata Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Jemmy Ringkuangan, di Manado, Jumat.

Dia mengatakan kalau berbicara soal Sulawesi Utara, rasanya mustahil lepas dari yang namanya kelapa. Namun beberapa puluh tahun terjebak dalam pola lama, hanya berpikir untuk menanam, memanen, lalu menjualnya dalam bentuk mentah atau sekadar kopra produk dengan nilai tambah yang sangat terbatas.

Penguatan ekosistem kelapa, kata Jemmy, bukanlah wacana tanpa arah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menempatkannya secara tegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, khususnya pada misi ketiga yakni membangun perekonomian daerah.

Hal ini, katanya, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam perkebunan, transisi ekonomi hijau, digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan lokal.

Kemudian, katanya, pada misi keempat yakni memperkuat daya saing daerah dan internasional, yang mendorong infrastruktur terintegrasi, efisiensi logistik, dan penggunaan teknologi rendah karbon.

Langkah ini juga sangat selaras dan bersinergi dengan prioritas nasional pada klaster kedaulatan pangan, khususnya dalam pengembangan kawasan perkebunan strategis.

Komitmen pemerintah Sulut juga tertuang dalam target indikator kinerja perkebunan daerah, di mana telah menargetkan peningkatan produksi perkebunan secara konsisten sebesar 0,54 setiap tahunnya, dengan target produksi kelapa mencapai 270.964 ton pada tahun 2027 dan 276.425 ton pada tahun 2030.

"Memperkuat ekosistem kelapa tidak bisa dilakukan setengah-setengah," katanya.

Ekosistem berarti menghubungkan seluruh rantai nilai dari hulu hingga ke hilir secara terintegrasi.

Di sisi hulu ada petani dan perkebunan, harus jujur bahwa banyak pohon kelapa yang sudah tua dan menurun produktivitasnya. Tantangan ini menuntut untuk melakukan peremajaan (replanting), penyediaan bibit unggul, serta pendampingan tata kelola tani modem.

"Petani kita harus dimanusiakan, dibantu agar hasil panen meningkat dan kesejahteraannya terjamin," katanya.

Dia menjelaskan di sisi pengolahan hilirisasi ingin Industri mengolah kelapa dari sabut, tempurung, air, hingga daging buahnya secara zero-waste (tanpa sisa).

"Dari kelapa, kita bisa hasilkan, Virgin Coconut Oil (VCO), karbon aktif, briket, cocopeat, hingga produk kecantikan dan kesehatan bernilai tinggi. Nilai tambah inilah yang harus berputar di Sulawesi Utara, bukan di luar daerah atau luar negeri," jelasnya.

Dilihat dari sisi pembiayaan dan pasar, hilirisasi butuh modernisasi fasilitas produksi, sertifikasi mutu, kemudahan akses pembiayaan yang ramah bagi petani dan UMKM, serta perluasan akses pasar ekspor.