BPSDM Perhubungan dukung penguatan revitalisasi SMK Pelayaran di Sulut

Kamis, 2 Juli 2026 06:04 WIB

Kepala BPSDM Perhubungan Suharto bersama pimpinan lainnya dan Pemprov Sulut secara resmi melaksanakan Kick Off Crash Program Diklat Pelaut (DP) IV Pembentukan bagi Lulusan SMK Pelayaran Yang Belum Berstatus Approval (Non Approval), di Manado, Rabu (1/7/2026). ANTARA/Nancy L Tigauw.

Manado (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan mendukung penguatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) Pelayaran di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Untuk mendukung penguatan tersebut melalui Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) secara resmi melaksanakan Kick Off Crash Program Diklat Pelaut (DP) IV Pembentukan bagi Lulusan SMK Pelayaran Yang Belum Berstatus Approval (Non Approval)," kata Kepala BPSDM Perhubungan Suharto, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah dalam membuka kembali akses penguatan kompetensi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi lulusan SMK Pelayaran Non Approval.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan vokasi maritim yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia transportasi yang unggul dan berdaya saing.

Crash Program DP IV Pembentukan yang diluncurkan 1 Juli 2026 di Manado dirancang sebagai program transisi (bridging program) yang memberikan kesempatan kepada lulusan SMK Pelayaran dengan status belum approval untuk memperoleh pengakuan kompetensi kepelautan melalui pendidikan Diklat Pelaut Tk IV tanpa mengurangi standar kompetensi yang berlaku.

Program ini berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat revitalisasi SMK Pelayaran agar semakin banyak sekolah memenuhi persyaratan approval.

“Jadi yang diutamakan tentunya adalah upaya mendorong agar semakin banyak SMK Pelayaran Non Approval berproses menuju Approval, sehingga ketika jumlah SMK Pelayaran yang berstatus Approval sudah semakin banyak Crash Program DP IV Pembentukan sebagai program transisi ini nantinya tidak lagi dibutuhkan,” jelasnya.

Suharto menjelaskan bahwa penanganan permasalahan SMK Pelayaran yang belum berstatus approval melibatkan berbagai instansi diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pembina teknis pendidikan menengah, Dinas Pendidikan Propinsi yang mengeluarkan perijinan serta Kementerian Perhubungan.

Di lingkup Kementerian Perhubungan terdapat dua unit kerja yang terlibat yaitu Ditjen Perhubungan Laut yang memiliki kewenangan standarisasi dan approval serta BPSDM Perhubungan dalam hal ini PPSDMPL sebagai Pembina Teknis pendidikan dan pelatihan transportasi laut.

Berpijak pada kondisi saat ini diperkirakan kebutuhan program ini masih cukup besar dalam beberapa tahun ke depan. Proyeksi lulusan SMK Pelayaran mencapai 5.133 lulusan pada tahun 2026, meningkat menjadi 6.667 lulusan pada 2027, 7.441 lulusan pada 2028, 8.305 lulusan pada 2029, dan 9.269 lulusan pada 2030.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.567 lulusan pada tahun 2026 hingga 4.635 lulusan pada tahun 2030 diproyeksikan dapat difasilitasi melalui Crash Program DP IV sebagai bagian dari kebijakan transisi pemerintah dalam memperluas akses kompetensi dan kesempatan kerja di sektor pelayaran.