Dinas Pendidikan: Gempa 7,7 M tak ganggu aktivitas sekolah di Sitaro

Selasa, 9 Juni 2026 12:25 WIB

Plt Kadis Pendidikan Sitaro, Harold Kalangit. Antara/Stenly Gaghunting

Manado (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, sendiri memastikan seluruh satuan pendidikan di daerah tersebut tidak mengalami kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin (8/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sitaro Harold Kalangit, Selasa, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat laporan kerusakan sarana dan prasarana sekolah maupun warga sekolah yang mengalami luka fisik ataupun trauma akibat peristiwa tersebut.

Pemkab memastikan semua kondisi dipastikan aman dalam melaksanakan aktifitas, termasuk satuan pendidikan. Bahkan Plt Bupati Heronimus Makainas berharap semua pihak proaktif memantau dan melapor perkembangan dilapangan pasca gempa.

"Dari segi prasarana atau bangunan sekolah tidak ada yang terdampak atau mengalami kerusakan. Dari sisi warga sekolah juga tidak ada yang mengalami luka fisik maupun psikis," kata Harold saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa.

Menurut dia, meskipun tidak menerima laporan langsung dari satuan pendidikan, pihaknya secara proaktif menghubungi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana untuk memastikan kondisi pascagempa.
Saat gempa terjadi, Dinas Pendidikan sedang melaksanakan pemantauan ujian akhir sumatif di seluruh satuan pendidikan. Proses evakuasi langsung dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Evakuasi dipimpin kepala sekolah dan guru di masing-masing ruang kelas. Seluruh aktivitas belajar mengajar, termasuk pelaksanaan ujian, segera dihentikan dan peserta didik diarahkan menuju halaman sekolah untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan," ujarnya.

Harold menjelaskan, prosedur penanganan keadaan darurat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang telah disosialisasikan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan.

Ia menilai kesiapsiagaan tenaga pendidik dalam menghadapi situasi darurat cukup baik karena guru selalu berada bersama peserta didik di ruang kelas dan menjadi pihak terakhir yang meninggalkan ruangan saat proses evakuasi berlangsung.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Dinas Pendidikan akan terus memperhatikan aspek keselamatan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama terkait tata letak bangunan sekolah dan ketersediaan area terbuka yang dapat difungsikan sebagai jalur maupun titik evakuasi.

Selain itu, pihaknya mendorong agar setiap pembangunan fasilitas pendidikan ke depan melibatkan pemaparan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) oleh pihak pelaksana kepada sekolah dan Dinas Pendidikan guna memastikan aspek keamanan terhadap potensi bencana telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Harold mengatakan program SPAB akan terus diperkuat melalui berbagai langkah, antara lain pemetaan sekolah di wilayah rawan bencana, simulasi kebencanaan secara rutin, pembentukan tim siaga bencana di sekolah, penyediaan jalur evakuasi, serta pengadaan perlengkapan kesiapsiagaan seperti helm, rompi, alat penerangan darurat, kotak pertolongan pertama, ransum darurat, dan tabung oksigen portabel.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memastikan kualitas bangunan sekolah memenuhi standar aman bencana melalui kajian kelayakan bangunan secara berkala, pengawasan proses konstruksi, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam penanggulangan bencana.

"Dalam mewujudkan satuan pendidikan yang aman bencana, dibutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk BPBD dan para pengambil kebijakan, sehingga upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal," kata Harold.