BI dan TPID antisipasi kenaikan harga pangan di Boltim

Jumat, 22 Mei 2026 05:24 WIB

Kepala BI Sulut Joko Supratikto saat membawakan sambutan pada TPID Boltim, Rabu (20/5/2026). ANTARA/HO-Bank Indonesia

Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan langkah antisipasi kenaikan harga pangan di Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Secara historis, pergerakan harga komoditas di Boltim cenderung sejalan dengan Kota Kotamobagu sebagai basis distribusi utama," kata Kepala BI Joko Supratikto di Manado, Kamis.

Namun demikian, katanya, mayoritas komoditas memiliki rata-rata tingkat harga yang lebih tinggi dibanding Kotamobagu, terutama cabai rawit dan daging ayam ras meskipun stok cenderung stabil sepanjang tahun.

Sementara itu, komoditas seperti beras, bawang merah, dan bawang putih menunjukkan pergerakan harga yang relatif lebih stabil, tetapi tetap perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah ketersediaannya cenderung bergejolak sepanjang tahun.

Lebih lanjut, ia mengatakan tingkat pasokan beras perlu dipantau mengingat pada minggu kedua Mei 2026 itu, Boltim merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras mencapai sebesar 0,93 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menjelaskan daging ayam ras dan cabai rawit memiliki pola peningkatan harga menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025 dan 2026.

"Hal ini perlu kita antisipasi bersama menjelang HBKN Idul Adha 2026," katanya.

Pada April 2026, Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi 0,96 persen secara month-to-month (mtm) di mana tomat menjadi komoditas pendorong kenaikan harga utama seiring berakhirnya masa panen raya.

Lebih lanjut, Angkutan Udara turut mendorong inflasi yang berimbas dari peningkatan harga tiket pesawat seiring kenaikan harga avtur.

Sementara itu, daun bawang menjadi komoditas penahan inflasi seiring musim panen yang terjadi di Minahasa Selatan dan Tomohon.

Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi tercatat di Minahasa Selatan, diikuti oleh Minahasa Utara.

Lebih lanjut, volatilitas harga komoditas di Sulawesi Utara juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Kondisi itu perlu menjadi perhatian, mengingat penurunan harga yang terlalu dalam dapat menekan kesejahteraan petani, sementara kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengatakan stabilitas harga perlu terus dijaga sebagai pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.