Mentan minta aparat hukum awasi ketat pengembangan kelapa di Sulut

Jumat, 1 Mei 2026 16:59 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri depan) didampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus (kedua dari kanan) saat meninjau lokasi pembibitan kelapa di Bengkol, Manado, Jumat (1/5/2026). ANTARA/Nancy Tigauw

Manado (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengawasi ketat pengembangan tanaman kelapa di Sulawesi Utara (Sulut).

"Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja, benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Kami minta kepada Reskrim Polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” kata Mentan saat melakukan peninjauan pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Jumat.

Dia meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

Mentan mengaku menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado dan meminta pengawasan terhadap setiap penyimpangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Dalam peninjauan itu, Mentan menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, mulai dari kualitas bibit hingga ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, serta pengelolaan kebun yang belum optimal.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual.

"Laporannya 48 ribu bibit. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah," tegasnya.

Temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program.

Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka.

“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki," ujarnya.

Mentan juga menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan serta memastikan pengawasan akan terus diperkuat.

"Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Bukan aku mutasi, bukan peringatan, tapi saya pecat,” tegasnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa program pembibitan merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia.

“Peninjauan di lapangan atas arahan Presiden. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah," ujarnya.