Airlangga: MBG jadi 5 hari ada penghematan Rp20 triliun

Selasa, 31 Maret 2026 21:17 WIB

Peserta didik di salah satu sekolah menyantap menu MBG (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan potensi penghematan anggaran dari optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari mencapai Rp20 triliun.

Airlangga dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, menjelaskan optimalisasi program MBG diwujudkan dengan penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu.

Namun, ketetapan itu berlaku pengecualian bagi asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” kata Airlangga.

Kebijakan itu merupakan bagian dari transformasi struktural yang disiapkan pemerintah untuk menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan, terutama dalam memitigasi perkembangan dinamika global.

Terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan distribusi makanan segar dalam Program MBG akan dibagikan lima kali dalam lima hari untuk anak sekolah.

Sementara itu di wilayah 3T, makanan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks akan diberikan kepada penerima manfaat.

"Makanan fresh (segar) dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering bukan makanan olahan, contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," ucapnya di Jakarta, Selasa.

Nanik mengemukakan skema distribusi tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu, serta mempertimbangkan efektivitas untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

BGN menekankan pentingnya pendataan yang cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus ini. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah timur Indonesia.