Kakanwil Kemenkum: Posbankum beri pendampingan hukum gratis

Selasa, 24 Februari 2026 05:07 WIB

Kakanwil Kemenkum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling saat bertemu Gubernur Yulius Selvanus mengatakan, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dirancang untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang tengah menghadapi permasalahan hukum. ANTARA/HO-Kemenkum Sulut

Manado (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling saat bertemu Gubernur Yulius Selvanus mengatakan, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dirancang untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang tengah menghadapi permasalahan hukum.

"Posbankum tersebut direncanakan akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum RI di Graha Gubernuran hari Kamis mendatang," kata Kakanwil Hendrik di Manado, Senin.

Selain bantuan hukum, Kemenkum Sulut melindungi inovasi lokal melalui rencana pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Utara.

"Kami ingin memastikan karya intelektual, baik itu inovasi mahasiswa maupun produk UMKM, terlindungi secara hukum. Kami juga mendorong agar peraturan daerah (perda) Kekayaan Intelektual dapat diterapkan secara masif di seluruh kabupaten/kota," tegas Hendrik.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran program kerja tersebut.

Menurut Gubernur, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah adalah kunci utama pelayanan publik yang prima.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap memberikan dukungan penuh. Program seperti Posbankum sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kita yang mencari keadilan. Begitu juga dengan sentra KI di kampus-kampus, ini adalah langkah maju untuk melindungi identitas dan ekonomi kreatif daerah kita," ujar Gubernur Yulius.

Gubernur juga menekankan pentingnya layanan kewarganegaraan yang transparan dan cepat sebagai bagian dari pelayanan publik yang modern di Sulawesi Utara.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menemui Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di ruang kerjanya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program strategis Kemenkum sepanjang tahun 2026 dengan visi pembangunan daerah yang difokuskan pada peningkatan kualitas produk hukum dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.