Mexico City (ANTARA) - Pemerintah Venezuela mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengaku memberi izin kepada CIA melakukan operasi rahasia di Venezuela, menyebutnya pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
The New York Times melaporkan, dengan mengutip sumber, bahwa pemerintahan Trump telah menyetujui operasi Badan Intelijen AS (CIA) di Venezuela. Trump kemudian membenarkan laporan tersebut kepada wartawan pada Rabu waktu setempat.
“Venezuela menolak pernyataan yang bersifat agresif dan tidak bertanggung jawab dari Presiden AS, yang secara terbuka mengaku telah menyetujui operasi yang mengancam perdamaian dan stabilitas negara kami," demikian pernyataan resmi Pemerintah Venezuela yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Freddy Nanez.
Pemerintah Venezuela menyatakan prihatin atas pengerahan pasukan militer dan agen CIA di kawasan Karibia yang dinilai sebagai bagian dari “kebijakan agresi, ancaman, dan intimidasi terhadap Venezuela.”
Venezuela menegaskan telah mengajukan isu tersebut dalam pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC), dan menuntut adanya respons cepat dari kawasan.
“Besok, Misi Tetap Venezuela di PBB akan menyerahkan nota resmi kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres,” kata pernyataan pemerintah.
Pemerintah Venezuela menuntut agar AS dimintai pertanggungjawaban, dan mendesak langkah cepat mencegah eskalasi militer di Karibia, yang sejak 2014 telah dinyatakan sebagai zona damai oleh CELAC.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS dilaporkan berulang kali menghancurkan sejumlah kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di lepas pantai Venezuela. Pemerintah AS menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari upaya memerangi kejahatan lintas negara dan perdagangan narkotika.
Sebelumnya, pada 19 Agustus, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Trump siap menggunakan “seluruh unsur kekuatan Amerika” untuk memerangi perdagangan narkoba, termasuk tidak menutup kemungkinan dilakukannya operasi militer di Venezuela.
Sumber: Sputnik
