Manado (ANTARA) - Badan Periksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun tahun 2024.
"Capaian ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi 03 dan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan," kata Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut di Manado, Senin.
Dia mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
"Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya," ujarnya.
Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal.
BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan.
DPRD secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus berupaya memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya.
BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2024, ini merupakan opini WTP kali ke-11 berturut-turut yang diraih oleh provinsi ujung utara Sulawesi tersebut.
Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Silangen, dan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo.
