Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat koordinasi dan perencanaan lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting di daerah tersebut.
"Rapat koordinasi teknis yang kami lakukan tersebut sebagai bentuk penegasan atas komitmen pemerintah provinsi dari sisi koordinasi dan perencanaan lintas sektor," kata Plh Sekdaprov Sulut, Tahlis Gallang di Manado, Rabu.
Berdasarkan data pemutakhiran prevalensi stunting di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut pada 2023 mencapai 21,3 persen.
Angka stunting sebesar 21,3 persen tersebut ditargetkan turun menjadi 19,0 persen di tahun 2025 dan diharapkan mencapai 5,9 persen di tahun 2045.
"Rakortek yang digelar ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalisasi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulut," katanya.
Plh Sekdaprov Sulut tersebut mengatakan, rakortek tersebut membahas sejumlah hal penting, antara lain pemetaan dukungan sub-kegiatan perangkat daerah terhadap 31 indikator percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kewenangan provinsi.
Berikutnya, pendampingan perencanaan terhadap penandaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mendukung program percepatan pencegahan dan penurunan stunting untuk periode 2025–2029.
Isu lainnya, tagging program/kegiatan dan anggaran tematik stunting tahun 2025 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I tahun 2025.
"Kami berharap apa yang dibicarakan dalam rakortek tersebut dapat ditindaklanjuti dan dijabarkan hingga ke tingkat kabupaten/kota, guna menjaga kesinambungan sinergi antar level pemerintahan dalam upaya penurunan stunting," ujarnya.
Terkait dengan penanganan stunting, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Y Winokan bersama tim dalam pertemuan dengan Gubernur Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan Plh. Sekdaprov Tahlis Gallang menyatakan komitmennya mendukung langkah pemprov menurunkan angka stunting.
