Manado, 9/9(AntaraSulut) - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut Andi K Lologau berharap perkembangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2014 bisa mencapai 60 persen.
"Target kita pencapaian hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan status WTP bisa mencapai 60 persen, tapi itu tergantung pemerintah daerah itu sendiri," kata Andi, saat Workshop Wartawan di Manado, Selasa.
Dari hasil pemeriksaan BPK di 15 kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Sulut di tahun 2013, pencapaian WTP baru 31 persen.
"Yang mencapai opini WTP hanya di Kota Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Bolaang Mongondow Timur," kata Andi.
Kendati pencapaian WTP baru 31 persen untuk laporan keuangan tahun 2013, tetapi jika dibandingkan dengan 2012, WTP di Sulut mengalami peningkatan dari dua kabupaten/kota menjadi lima daerah tingkat dua.
Untuk opini wajar dengan pengecualian (WDP) tercatat sebesar 44 persen, angka tersebut masih sama dengan posisi tahun 2012.
Kabupaten yang mengalami WDP yakni, Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Sementara kabupaten yang mendapat opini dari BPK dengan Tidak Wajar (TW) sebesar 25 persen untuk empat kabupaten, meningkat dibandingkan tahun 2012 hanya dua daerah atau 12,5 persen.
"Empat kabupaten di Sulut yang mengalami opini ridak wajar yakni Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Labupaten Bolaang Mongondow," jelasnya.
Untuk pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP) di tahun 2013 tidak ada, membaik jika dibandingkan dengan tahun 2012, kala itu masih sebanyak lima kabupaten di Sulut atau sebesar 31 persen.
Laporan BPK tersebut, dibacakan dalam workshop wartawan di Sulut yang dihadiri oleh semua media lokal maupun nasional di daerah tersebut.***1***
Berita Terkait
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Supervisi Pemkot Tomohon
Selasa, 27 Februari 2024 6:05 Wib
BKKBN Sulut alokasikan Rp73 miliar bantu percepatan penurunan stunting
Sabtu, 20 Januari 2024 21:44 Wib
BI perwakilan Sulut sebut gerakan pangan murah mampu kendalikan inflasi
Jumat, 29 Desember 2023 21:41 Wib
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Lulus SNI ISO 37001-2016
Selasa, 21 November 2023 8:30 Wib
Ombudsman Perwakilan Sulut tinjau pelaksanaan SKD CASN Kemenkumham
Sabtu, 18 November 2023 18:20 Wib
Instruktur DAW dan perwakilan komunitas Honda ikut Uji Kompetensi Safety Riding
Senin, 19 Juni 2023 16:33 Wib
BPK Perwakilan Sulut terima LKPD 'unaudited' 11 entitas
Jumat, 10 Maret 2023 21:06 Wib
BPK Perwakilan Sulut terima LKPD 'unaudited' empat entitas
Jumat, 3 Maret 2023 21:43 Wib