Manado (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan penerapan konsep ekonomi biru di Tanah Air juga dilengkapi dengan pengawasan terintegrasi dalam rangka mengawal pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi.
"Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," ujar Trenggono.
Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai, KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.
Sebagai informasi, saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata KKP yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing.
Ia mengemukakan bahwa sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan.
Oleh sebab itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengutarakan harapannya agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
"Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem," ujarnya.
Terkait dengan penangkapan ikan terukur, Menteri Trenggono menuturkan bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground.
Sebelumnya, roadmap (peta jalan) Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021.
Berita Terkait
Tujuh kontainer komoditas pertanian Sulut diekspor ke Asia Timur
Sabtu, 10 Februari 2024 5:42 Wib
Pemkot Bitung tingkatkan kolaborasi kembalikan kejayaan perikanan
Minggu, 19 November 2023 5:52 Wib
PLN dan KSP prioritaskan kesejahteraan nelayan di Sulut
Rabu, 15 November 2023 6:06 Wib
Pemkab Minut bantu alat penunjang budidaya ikan tingkatkan perikanan
Sabtu, 30 September 2023 21:21 Wib
Kota Bitung terbuka untuk investor asing sektor perikanan
Sabtu, 30 September 2023 22:00 Wib
BKIPM apresiasi AP1 awasi pengiriman hasil perikanan ilegal
Sabtu, 19 Agustus 2023 4:50 Wib
Pemkot Bitung serahkan bibit ikan-pakan ke pelaku usaha perikanan
Sabtu, 8 Juli 2023 20:38 Wib
Sekdaprov: Ekspor komoditas perikanan ke Jepang tingkatkan ekonomi
Jumat, 7 Juli 2023 22:09 Wib