Manado (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pentingnya konsep hunian inklusif yang berprinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.
"Untuk itu perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan adanya prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperoleh hunian yang aman, layak dan terjangkau termasuk dalam hal ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Basuki dalam seminar daring Indonesia Housing Forum di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri PUPR, penyediaan perumahan yang aman, terjangkau dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu agenda bagi pemerintah Indonesia yang sejalan dengan sustainable development goals ke-11 yakni membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
Dan dengan adanya The New Urban Agenda yang menyebutkan bahwa inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.
Saat ini menurut Menteri PUPR masih terlihat kondisi pembangunan perumahan yang belum ideal. orang-orang yang lebih mampu dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempatnya beraktivitas.Di sisi lain masyarakat berpenghasilan rendah, para pekerja pada umumnya masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal. Ini merupakan suatu kesenjangan seperti halnya penyediaan air bersih.
"Pembangunan perumahan yang inklusif membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta pada umumnya," kata Menteri PUPR.
Penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia, lanjutnya, masih menghadapi berbagai tantangan berat, antara lain masih rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan dengan negara lain yakni hanya sekitar 2,9 persen.
Penjalaran kota atau urban sprawl yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan, termasuk daerah-daerah produktif pertanian atau irigasi mengingat pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 220 juta pendudk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan atau meningkat dari 50 persen menjadi 70 persen dari total populasi.
Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56 persen menjadi 70 persen atau setara dengan 11 juta rumah tangga.
"Namun kita semua yakin bahwa urbanisasi ini ke depan tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tapi juga peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas dan disediakan anggaran yang cukup," kata Menteri PUPR.
Berita Terkait
Prabowo-Gibran akan bangun 3 juta rumah, ini respon Menteri PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 6:59 Wib
Wali Kota Tomohon serahkan tujuh Proposal ke Dirjen SDA Kementerian PUPR
Kamis, 14 Maret 2024 2:32 Wib
Menteri PUPR: Luas rumah untuk menteri di IKN lebih kecil
Rabu, 13 Maret 2024 14:28 Wib
Pemerintah alokasikan Fasilitas Pembiayaan Perumahan 2024 sebesar Rp13,72 triliun
Rabu, 28 Februari 2024 10:32 Wib
Kementerian PUPR: Masyarakat bisa nikmati multimanfaat Bendungan Lolak
Senin, 26 Februari 2024 5:55 Wib
Rp15 triliun disiapkan PUPR untuk perbaikan jalan daerah
Sabtu, 3 Februari 2024 7:25 Wib
Presiden Jokowi ngopi bareng Menteri PUPR dan Menkes
Rabu, 31 Januari 2024 5:50 Wib
Kementerian PUPR kucur lebih Rp500 miliar bangun infrastruktur Sulut
Selasa, 16 Januari 2024 22:51 Wib