Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggencarkan sosialisasi gerakan reformasi birokrasi nasional, guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kami berkomitmen dan mendukung penuh gerakan reformasi birokrasi ini," kata Sekretaris Daerah Pemprov Kepulauan Babel Naziarto saat mengikuti Seminar Nasional Gerakan Reformasi Birokrasi secara virtual, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan Pemprov Kepulauan Babel dalam hal ini menyadari bahwa reformasi birokrasi menjadi gerbang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
"Ini selaras dengan visi misi Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan dalam mencegah KKN di lingkungan pemerintah provinsi ini," katanya pula.
Pada seminar nasional dengan tema "Penguatan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia Tahun 2024" diikuti berbagai unsur pemerintah, termasuk di antaranya lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, sekretaris jenderal, sekretaris menteri dan sekretaris utama, sekda provinsi, sekda kabupaten dan sekda kota se-Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa gagasan mengenai konsep reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang diawali dengan jatuhnya perekonomian nasional sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan di semua bidang.
"Reformasi birokrasi yang diinginkan Presiden Jokowi adalah bagaimana memangkas birokrasi yang panjang menjadi efektif dan efisien, mempercepat proses perizinan, dan mempercepat proses pelayanan masyarakat. Hal ini kemudian berkembang dengan dirumuskannya Undang-Undang Cipta Kerja dan membangun sebuah format birokrasi yang diharapkan," katanya.
Ia menjelaskan ada lima prioritas kerja Presiden Jokowi 2019-2024 yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
"Birokrasi adalah lehernya pemerintahan, sehingga merupakan bagian penting yang ingin diwujudkan Bapak Presiden Jokowi," katanya pula.
Berita Terkait
Ganjar Pranowo sentil perjuangan pahlawan reformasi di sidang MK
Rabu, 27 Maret 2024 16:58 Wib
Hadi Tjahjanto jabat Menko Polhukam, Pakar ingatkan saran Tim Percepatan Reformasi Hukum
Sabtu, 24 Februari 2024 7:46 Wib
Rekrutmen ASN setiap tiga bulan sekali mulai dikaji Kemenpan
Selasa, 5 Desember 2023 17:24 Wib
ANTARA; sejarah, strategis, dan industri media
Senin, 4 Desember 2023 8:10 Wib
Rusia dukung dilakukan reformasi di Dewan Keamanan PBB
Selasa, 19 September 2023 6:31 Wib
Menkopolhukam Mahfud MD sebut Kepastian dan perlindungan hukum jadi prioritas
Selasa, 19 September 2023 6:26 Wib
Tim Percepatan Reformasi Hukum sampaikan 150 rekomendasi ke Presiden Jokowi
Jumat, 15 September 2023 7:06 Wib
Kemenkumham Sulut ingatkan jajaran terapkan reformasi birokrasi
Senin, 19 Juni 2023 18:26 Wib