Manado (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masih melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran untuk pembayaran jasa COVID-19 di RSUD dr Ishak Umarella, Tulehu, Maluku.
"Indikasi dugaan korupsi ini berdasarkan laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti kejaksaan," kata Kepala Kejari Ambon Dian Frits Nalle, di Ambon, Senin.
Selain jasa COVID-19, dalam anggaran itu juga ada anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di RSUD tersebut yang sumbernya berasal dari Kementerian Kesehatan RI.
Menurut dia, dalam laporan warga disebutkan adanya indikasi dugaan korupsi anggaran jasa COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan pada RSUD Umarella tahun anggaran 2020 senilai Rp12 miliar.
"Setelah memeriksa 43 orang sebagai saksi, saat ini kami serahkan kepada Inspektorat Provinsi Maluku selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan," katanya pula.
Pihak kejaksaan akan menunggu hasil pengawasan internal yang dilakukan inspektorat provinsi untuk menentukan proses hukum lebih lanjut.
Khusus untuk dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pualu Ambon), Kabupaten Maluku tahun anggaran 2018 dan 2019 Tengah saat ini masih ditangani Kejari Ambon.
"Untuk DD-ADD Tulehu ini ada yang langsung dilidik oleh pidsus dan juga berdasarkan laporan masyarakat dan sekarang sudah naik statusnya ke penyidikan," ujar Kajari Ambon itu pula.
Berita Terkait
Mantan Bupati Bone Bolango ditahan Kejati terkait dugaan korupsi bansos
Rabu, 17 April 2024 14:20 Wib
Pemkot Bitung komitmen bangun WBK dan WBBM
Selasa, 26 Maret 2024 5:52 Wib
Kejari Manado periksa mantan Kepala BKAD, tersangka dugaan korupsi bansos ikan
Jumat, 22 Maret 2024 13:30 Wib
Penyidikan dugaan korupsi rumah jabatan DPR, KPK panggil enam saksi
Senin, 18 Maret 2024 17:00 Wib
Terlibat pungli di Rutan, KPK berhentikan 15 pegawai
Sabtu, 16 Maret 2024 6:27 Wib
Kejari Manado geledah rumah dua tersangka dugaan korupsi ikan kaleng
Kamis, 14 Maret 2024 9:33 Wib
KPK: Ada kerugian negara ratusan miliar rupiah di PT Taspen
Sabtu, 9 Maret 2024 6:20 Wib
KPK mulai penyidikan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen
Jumat, 8 Maret 2024 20:02 Wib