Presiden mewajibkan bupati gunakan produk lokal untuk proyek pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo berpesan dan mewajibkan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah.

"Setiap proyek yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Presiden dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit.

"Untuk apa (produk lokal)? Biar ada demand, biar ada konsumsi," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, para bupati dari seluruh Indonesia mengikuti melalui daring Musyawarah Nasional (Munas) V resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta tersebut.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.

”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan ‘demand side’. Seperti disampaikan Presiden, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapagan kerja kembali terbuka,” ujarnya.

Para bupati, lanjut Anas, juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

”Para bupati berharap Bapak Presiden berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah,” kata Anas.

Seiring dengan itu, para bupati juga mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Alhamdulillah hasilnya cukup menunjukkan tren positif, dengan penurunan kasus harian dan penurunan tingkat keterisian rumah sakit. Tapi kita semua tidak boleh lengah, jangan kendor. Perpaduan injak gas dan rem untuk kegiatan sosial-ekonomi harus seimbang dan dikontrol agar tak ada lagi lonjakan kasus,” ujar Anas.

Seusai dibuka Presiden Jokowi, Munas Apkasi dilanjutkan dengan sidang-sidang, termasuk salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum baru pengganti Abdullah Azwar Anas yang telah usai masa baktinya.