Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Caroll JA Senduk mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja daerah berdasarkan data statistik sebelum merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat," ujar Wali Kota Caroll pada 'Konsultasi Publik RPJMD' di Tomohon, Kamis.
Data statistik yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi Kota Tomohon, di antaranya persentase penduduk miskin tahun 2020 mencapai 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen (mengalami penurunan).
Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020 naik mencapai 76,69 dari angka 76,67 di tahun 2019.
"Pencapaian berbagai keberhasilan di atas adalah berkat usaha dan upaya dari kita semua, selaku pemangku kepentingan dalam berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat Kota Tomohon," ujarnya.
Wali Kota menyebutkan, pandemi COVID-19 ini akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 8,99 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,48 persen.
"Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia khususnya Indonesia, dimana wabah COVID-19 melanda dan mengakibatkan krisis kesehatan dan berdampak pada melemahnya perekonomian," sebutnya.
Hal ini mengakibatkan rencana-rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi COVID-19 ini.
"Dalam tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini tentu seluruh perangkat daerah harus turut berkontribusi memberikan evaluasi kinerja daerah berdasarkan data-data sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," katanya.
Selain itu, memperhatikan berbagai keberhasilan dan penghargaan yang diterima pemerintah kota di berbagai aspek baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan, bidang perencanaan dan pelayanan publik, sekaligus pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI selama beberapa tahun berturut-turut yang menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan dalam koridor yang benar transparan dan akuntabel.
"Ini akan menjadi dasar serta motivasi untuk perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.
Berita Terkait
Fraksi NasDem meminta Pemprov Sulteng lebih serius atasi stunting
Jumat, 5 November 2021 14:18 Wib
DPRD Manado paripurnakan penetapan Perda RPJMD 2021-2026
Kamis, 4 November 2021 11:43 Wib
Pembahasan RPJMD hari pertama Pansus-Pemkot Manado Alot
Senin, 1 November 2021 13:56 Wib
DPRD Kota Bogor bentuk Pansus Revisi Perda tentang RPJMD 2019-2024
Senin, 25 Oktober 2021 9:34 Wib
Gubernur Olly: Musrenbang RPJMD tentukan arah pembangunan
Selasa, 12 Oktober 2021 22:54 Wib
Pemkot optimistis RPJMD dorong percepatan pembangunan hadapi pandemi COVID-19
Rabu, 25 Agustus 2021 6:16 Wib
Wagub Sulut yakinkan DPRD bahwa RPJMD akomodasi berbagai sektor strategis
Jumat, 13 Agustus 2021 6:09 Wib
DPRD Manado Paripurnakan Penatapan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
Senin, 2 Agustus 2021 21:12 Wib