Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia meminta tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) agar lebih menghormati Majelis Hakim serta menjaga tata tertib persidangan.
"Hal itu harus dilakukan setiap menjalani proses persidangan," kata Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum dan Penelitian dan Pengembangan KY, Binziad Kadafi, di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan KY terkait kegaduhan yang terjadi pada sidang dengan terdakwa MRS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya bagi tim penasihat MRS, KY juga meminta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mewujudkan terselenggara-nya persidangan yang tertib dan aman dalam menjalankan fungsinya.
Selain itu KY juga meminta semua pihak terkait yang meliputi organisasi advokat, kejaksaan, rumah tahanan, kepolisian dan pimpinan lembaga peradilan untuk secara bersama mewujudkan terlaksananya persidangan baik secara fisik maupun elektronik yang aman, tertib dan menerapkan protokol kesehatan.
Masyarakat, kata dia, juga diminta agar turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta menjaga martabat dan keluhuran hakim.
Khusus bagi Majelis Hakim, KY meminta agar terus mengoptimalkan peran dalam memimpin persidangan sesuai KUHAP Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 5 tahun 2020 serta terus memegang teguh kode etik dan perilaku hakim.
Rizieq Shihab didakwa atas tiga perkara, yaitu perkara Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan.
Selanjutnya perkara dengan nomor 225/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim terkait tes usap di RS Ummi dan perkara Nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim terkait kasus kerumunan di Megamendung.
Berita Terkait
Kompolnas sebut bentrok TNI AL dan Brimob harusnya bisa dicegah
Selasa, 16 April 2024 10:28 Wib
37 calon hakim agung lolos seleksi kualitas, ada Wakil Ketua PT Manado
Rabu, 3 April 2024 19:55 Wib
Anggota DPR sebut Polri sudah "on the track" tangani kasus Firli Bahuri
Kamis, 28 Maret 2024 17:24 Wib
DPR minta Mensos agar penyaluran bansos tepat sasaran
Selasa, 19 Maret 2024 19:49 Wib
DPR: Pemerintah segera proklamasikan ibu kota negara pindah ke Kaltim
Senin, 18 Maret 2024 16:57 Wib
Anggota Polri dilibatkan sebagai saksi sengketa Pilpres, Kompolnas siap awasi
Rabu, 13 Maret 2024 15:20 Wib
Kajati Sulut ikuti rapat bersama Komisi III DPR RI
Jumat, 1 Maret 2024 9:42 Wib
Kakanwil paparkan inovasi Kemenkumham Sulut ke Komisi III DPR-RI
Rabu, 28 Februari 2024 23:17 Wib