Jakarta (ANTARA) - KPK, Jumat memanggil tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
Mereka dipanggil untuk tersangka Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA) dan kawan-kawan.
"Hari ini, pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Tujuh PNS yang dipanggil masing-masing bernama Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.
Adapun tempat pemeriksaan tujuh saksi itu digelar di Gedung Polda Sulawesi Selatan, Makassar.
Selain Abdullah, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat, atau orang kepercayaan Abdullah dan kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.
Abdullah diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Rahmat dari Sucipto.
Selain itu, Abdullah uga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020, dia menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021, dia melalui ajudannya bernama Samsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 melalui Bahri, dia menerima uang Rp2,2 miliar.
Berita Terkait
Menpan sebut THR dan gaji ke-13 alami kenaikan
Jumat, 15 Maret 2024 19:28 Wib
Buat ASN pria, pemerintah beri "cuti ayah" saat istri melahirkan
Kamis, 14 Maret 2024 6:58 Wib
Raja Abdullah II Yordania beri ucapan selamat ke Prabowo
Selasa, 12 Maret 2024 16:36 Wib
Rencana pemindahan ASN ke IKN, Menpan RB sebut dilakukan bertahap
Kamis, 22 Februari 2024 11:00 Wib
Kemenpan RB dan BKN detailkan teknis penerimaan CASN 2024
Sabtu, 6 Januari 2024 16:47 Wib
Menteri PAN-RB pimpin persiapan rekrutmen ASN
Rabu, 3 Januari 2024 5:42 Wib
Menpan RB: Tes CASN harus transparan dan akuntabel
Jumat, 17 November 2023 13:48 Wib
Nomor urut Ganjar-Mahfud sesuai nomor PDIP
Rabu, 15 November 2023 6:17 Wib