Manado (ANTARA) - Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melakukan kunjungan audiensi dengan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan terkait sinergi kebijakan dan program penurunan stunting di Cianjur dan Bogor.
Dalam rilis yang dibagikan Humas Perwakilan BKKBN Sulut, saat ini tercatat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mengklaim pihaknya menangani maksimal persoalan stunting dan gizi buruk di mana tahun 2019 lalu, angka stunting sudah ada di 0,0017 persen dengan sasaran 577.656 balita usia 0 – 59 bulan.
Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur saat ini sedang fokus di 33 desa yang masuk dalam prioritas penanganan kasus stunting, data dari Riskesdas (riset kesehatan dasar) serta SSGB (studi status gizi balita) tahun 2018, angkanya jauh menurun, pada Riskesdas 2017 angkanya di kisaran 30 persen, sekarang menjadi 26 persen.
“Setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar lima juta tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Waktu empat tahun ke depan ini kita tidak hanya terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting. Tapi juga lebih banyak fokus pada mereka yang baru akan menikah, merencanakan kehamilan dan seterusnya, sehingga kita harus mampu mengawal mereka, calon Ibu kami harapkan menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai seperti kurang gizi, anemia, kemudian juga memperhatikan jarak antar melahirkan atau spacing minimal tiga tahun," ujarnya.
Peran bidan di desa, menurut dia, sangat penting sebagai ujung tombak dari pendampingan kepada ibu hamil.
"Jumlah perempuan hamil setiap tahun di Indonesia sebanyak lima juta orang, jumlah bidan yang terdaftar di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencapai 450.000. Artinya, jika dihitung secara linear, maka jumlah bidan untuk mendampingi ibu hamil seperti memberi pengetahuan mengenai kehamilan yang sehat, sebenarnya sudah memadai,” ungkap dokter Hasto.
Sjarifuddin menegaskan, pihaknya sangat mendukung BKKBN dalam upaya percepatan pencegahan stunting apalagi di daerah Bogor dan Cianjur, daerah tersebut yang merupakan wilayahnya Daerah Pemilihan Jawa Barat III.
Upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka stunting harus dilakukan dengan konsisten dan terukur, karena stunting berpotensi menurunkan SDM nasional, ungkap Sjarifuddin pada acara kunjungan Kepala BKKBN di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara III, Jakarta.
Berita Terkait
BKKBN Sulut verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting
Rabu, 10 April 2024 7:11 Wib
Pemkab Minahasa Tenggara dan BKKBN Sulut upaya bersama turunkan stunting
Jumat, 5 April 2024 20:09 Wib
BKKBN Sulut dan Pemkab Minahasa lakukan percepatan penurunan stunting
Senin, 25 Maret 2024 22:00 Wib
BKKBN Sulut perkuat peran TPPS turunkan stunting di Boltim
Sabtu, 16 Maret 2024 21:32 Wib
BKKBN Sulut optimalisasi peran PPS turunkan stunting
Minggu, 10 Maret 2024 5:28 Wib
BKKBN Sulut jangkau daerah kepulauan untul perluas cakupan peserta KB
Jumat, 8 Maret 2024 21:01 Wib
BKKBN Sulawesi Utara tingkatkan kapasitas TPK percepat penurunan stunting
Kamis, 7 Maret 2024 5:20 Wib
Ini harapan Diano saat 'zoom meeting Torang Babaca'
Rabu, 6 Maret 2024 8:08 Wib