Dubai/Washington (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Iran menyambut baik keputusan Amerika Serikat yang akan berhenti mendukung pasukan koalisi Arab Saudi di Yaman.
Menurut Iran, keputusan itu akan jadi salah satu cara AS memperbaiki kesalahan pada masa lalu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu ini mengumumkan pihaknya berhenti mendukung pasukan koalisi Arab Saudi di Yaman.
"Berhenti mendukung ... koalisi Saudi, jika itu bukan manuver politik, maka itu akan jadi cara mengoreksi kesalahan masa lalu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, sebagaimana dikutip dari kantor berita resmi setempat, Sabtu.
Biden pada Kamis (4/2) mengatakan pertempuran di Yaman, yang telah berlangsung lebih dari enam tahun, harus segera berakhir. Perang sipil tersebut, yang masih berlangsung sampai hari ini, diyakini banyak pihak sebagai perpanjangan konflik AS dan Rusia.
Terkait itu, Biden menunjuk Timothy Lenderking, diplomat veteran AS, sebagai utusan khusus pemerintah yang bertugas memperkuat lobi-lobi AS mengakhiri perang di Yaman.
Pertempuran di Yaman melibatkan tentara pemerintah yang didukung oleh pasukan Koalisi Arab Saudi dan kelompok bersenjata Houthi yang didukung oleh Iran.
Beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintahan Donald Trump memasukkan Houthi dalam daftar organisasi teroris.
Namun, Biden pada minggu ini mengatakan ia akan membatalkan kebijakan tersebut demi mencegah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Yaman.
Rencana Biden itu dibenarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, Jumat (5/2).
Dalam kesempatan terpisah, salah satu petinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, saat diwawancarai Mayadeen TV, Sabtu, mengatakan pihaknya telah mendengar rencana Pemerintah AS.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perang sipil Yaman menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Setidaknya 80 persen warga Yaman kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Oleh karena itu, PBB menyambut baik rencana AS karena sanksi terhadap Yaman dan Houthi hanya akan memperparah bencana kelaparan di Yaman.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
MK pertimbangkan pemanggilan empat menteri sebagai saksi di PHPU
Jumat, 29 Maret 2024 7:15 Wib
Menko Polhukam godok sistem pertahanan semesta di IKN
Jumat, 29 Maret 2024 7:10 Wib
Tingkat partisipasi pemilih pilpres di Tomohon capai 88,73 persen
Jumat, 29 Maret 2024 7:06 Wib
Sejumlah Ketua DPD Golkar minta Airlangga dipilih aklamasi di Munas
Kamis, 28 Maret 2024 17:42 Wib
Menkopolhukam ingatkan semua pihak hargai proses politik setelah pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 7:37 Wib
BMKG: Waspadai gelombang tinggi di Sulut keselamatan pelayaran
Rabu, 27 Maret 2024 22:26 Wib
Kejati Sulut beri penyuluhan pemberantasan TPPO kepada pelajar di Bitung
Rabu, 27 Maret 2024 22:24 Wib
Ganjar sebut pengajuan sengketa di MK karena ingin selamatkan demokrasi
Rabu, 27 Maret 2024 17:04 Wib