Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI mendukung penuh langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang berani meluncurkan merek aparel olahraga resmi dengan label "Patriot" sebagaimana arahan pemerintah untuk mengembangkan industri olahraga nasional.
Menurut perwakilan Kemenpora yang hadir dalam acara peresmian, keputusan itu adalah terobosan yang pantas diapresiasi karena bisa memberdayakan perekonomian lokal dan memajukan sektor olahraga.
"Pemberdayaan seperti ini sesuai dengan program yang dicanangkan Menpora. Perlu terobosan terus-menerus untuk dapat memberdayakan perekonomian, baik di seputar keolahragaan maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya," kata Staf Ahli Kemenpora Udin Kusuma yang hadir dalam acara peluncuran di Jakarta, Kamis.
Untuk ke depannya, dia berharap seluruh pihak yang terjun dalam industri olahraga tidak hanya memiliki niat membangun, namun juga menyejahterakan banyak kalangan.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menuturkan bahwa keputusan KONI untuk ikut serta dalam industri olahraga adalah demi mengembangkan sektor olahraga agar lebih mandiri.
Langkah ini diharapkan bisa menginspirasi calon pengusaha lainnya sehingga produk olahraga buatan bangsa sendiri bisa berkibar di negeri sendiri. Ia mengajak pecinta olahraga agar membeli produk buatan dalam negeri.
"Kita harus mulai berpikir menggunakan produk olahraga dalam negeri hasil karya anak bangsa. Pasar sangat besar, sangat sayang kalau menghabiskan anggaran untuk beli produk dari luar negeri," kata Marciano.
Bagi peminat produk aparel resmi bisa mengunjungi laman konistore.id.
Berita Terkait
Ketua MPR bicara soal dampak erupsi Gunung Ruang
Jumat, 19 April 2024 7:50 Wib
Bawaslu RI akan serahkan kesimpulan ke MK terkait sengketa pemilu
Selasa, 16 April 2024 10:27 Wib
Kemlu terus pantau konflik Iran dan Israel mulai memanas
Sabtu, 13 April 2024 20:05 Wib
Ketua MPR: Kabinet 2024-2029 penting diisi figur kompeten
Jumat, 12 April 2024 11:22 Wib
Bawaslu: Kepala daerah yang mutasi pejabat ASN jelang Pilkada diberikan sanksi
Sabtu, 6 April 2024 10:31 Wib
Ahli dari KPU bersaksi di MK: Belum cukup bukti lakukan audit forensik Sirekap
Rabu, 3 April 2024 11:14 Wib
TNI-Polri siap kawal kunjungan kerja Wapres RI di Sulut
Selasa, 2 April 2024 21:56 Wib
Mensos Tri Rismaharini siap hadir di MK terkait sengketa pemilu
Selasa, 2 April 2024 10:37 Wib