Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2020 sebesar Rp764,9 triliun atau telah mencapai 4,67 persen.
Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 4,67 persen masih sejalan dengan Perpres 72/2020 yang memperkirakan defisit akan mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.
"Saya juga bawa ini dalam konteks G20 sebagai instrumen countercyclical. Ini masih dalam relative modes. Tidak seburuk negara lain yang defisit sampai 15 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan defisit 4,67 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober sebesar Rp1.276,9 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.
Ia menjelaskan kontraksi pendapatan negara terjadi karena penerimaan perpajakan turun hingga 15,6 persen (yoy) yaitu dari Rp1.173,9 triliun pada Oktober tahun lalu menjadi Rp991 triliun.
“Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif yang diberikan ke seluruh sektor perekonomian baik untuk karyawan, PPh, maupun PPN," ujarnya.
Kemudian kontraksi pendapatan negara juga disumbang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober berada di zona negatif 16,3 persen yakni Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target Rp294,1 triliun.
Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.
Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp2.041,8 triliun hingga Oktober 2020 telah mencapai 74,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 13,6 persen (yoy) dari periode Oktober tahun lalu sebesar Rp1.797,7 triliun.
Realisasi belanja Rp2.041,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.343,8 triliun dengan rincian belanja K/L Rp725,7 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp618,2 triliun.
Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp698 triliun atau 91,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp637,5 triliun dan Dana Desa sebesar Rp60,5 triliun.
Berita Terkait
Paripurna DPRD Manado, APBD-P 2023 defisit Rp11,23 miliar
Selasa, 5 September 2023 19:30 Wib
Sri Mulyani usulkan belanja negara 2023 ditambah Rp19,4 triliun
Rabu, 14 September 2022 21:09 Wib
Penguatan SDM hingga ekonomi hijau jadi fokus pelaksanaan kebijakan fiskal 2023
Jumat, 20 Mei 2022 13:46 Wib
Sri Mulyani: Defisit APBN 2022 akan diturunkan menjadi 4,5 persen PDB
Kamis, 19 Mei 2022 12:49 Wib
Kemenkeu ungkap pemerintah tetap jaga kesehatan APBN
Jumat, 13 Mei 2022 14:05 Wib
Milwaukee Bucks atasi defisit 14 poin untuk rebut Gim 5 dari Celtics
Kamis, 12 Mei 2022 9:54 Wib
Menkeu Sri Mulyani targetkan defisit lebih rendah Rp100 triliun dari pagu
Selasa, 22 Maret 2022 14:38 Wib
BPS catat neraca perdagangan RI dengan Rusia dan Ukraina mengalami defisit
Selasa, 15 Maret 2022 15:38 Wib