Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memastikan optimalisasi belanja pemerintah dapat membantu menekan angka kemiskinan dan menjadi stimulus perekonomian dari ancaman resesi pada 2020.
"Tekanan untuk kontraksi, jelas makin ada, dan peluang pertumbuhan negatif sangat besar, tapi poinnya adalah bagaimana spending government bisa fokus untuk menjaga masyarakat penghasilan rendah mendapatkan buffer," kata Febrio dalam diskusi di Jakarta, Rabu.
Febrio memastikan perekonomian yang lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 akan berdampak pada penambahan tiga sampai lima juta penduduk miskin baru dan bisa memberikan persoalan sosial baru.
"Poin besarnya bukan hanya pertumbuhan mengarah ke minus 1 atau 1,5 persen, 0,5 persen, tapi bagaimana kita menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Maka pengeluaran pemerintah kita targetkan ke kelompok rentan," katanya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan penyediaan bantalan melalui percepatan realisasi belanja yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi hingga 2021 nanti dapat menjaga kualitas hidup masyarakat miskin.
Dalam kesempatan ini, Febrio juga memaparkan strategi pemerintah untuk memperkuat konsumsi pada triwulan III dan IV dengan optimalisasi belanja agar perekonomian pada akhir 2020 tidak masuk ke resesi.
Strategi itu antara lain dengan mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui percepatan penyaluran dan ketepatan sasaran dari belanja bantuan sosial yang terus diperbaiki prosedurnya.
Kemudian, mempercepat pelaksanaan regulasi dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada program baru dalam PEN, terutama yang tidak didukung data valid, agar belanja existing dapat menjadi lebih implementatif.
Selain itu, mendorong belanja pemerintah melalui percepatan belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal yang masih sulit dieksekusi melalui realokasi serta melakukan relaksasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah juga akan memperkuat sisi konsumsi masyarakat dengan melakukan modifikasi belanja perlindungan sosial melalui penambahan besaran, frekuensi maupun periode serta indeks program perlindungan sosial yang implementatif.
Berita Terkait
Penerimaan pajak capai 1.869,2 triliun, melampaui target APBN 2023
Selasa, 2 Januari 2024 18:10 Wib
NIK-NPWP tidak dipadankan berpotensi terkendala akses layanan
Jumat, 8 Desember 2023 17:15 Wib
Realisasi belanja IKN di 2023 capai Rp13 triliun
Sabtu, 25 November 2023 6:29 Wib
DJP: TikTok terdaftar penyetor pajak sebagai PPN melalui sistem elektronik
Rabu, 27 September 2023 5:58 Wib
Mahfud MD pastikan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu tidak hilang
Senin, 21 Agustus 2023 15:02 Wib
Perbedaan data di Kemenkeu, DPR akan pertemukan Mahfud-Sri Mulyani
Kamis, 30 Maret 2023 5:27 Wib
Dirjen Pajak: Masyarakat tetap bayar pajak adalah kewajiban
Kamis, 2 Maret 2023 5:18 Wib
Mahfud MD singgung LHKPN mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael diselidiki
Minggu, 26 Februari 2023 6:20 Wib