Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menata kelola keuangan secara akuntabel agar pertanggungjawabannya sesuai dengan standar prosedur berlaku.
"Pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BPK RI Perwakilan Sulut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel," kata Sekdaprov Edwin Silangen di Manado, Sabtu.
Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, kata dia, berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah terus menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan.
"Kami berterima kasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Sulut yang terus melakukan pendampingan," katanya.
Edwin Silangen berharap kepala perangkat daerah menyelesaikan setiap rekomendasi BPK terkait dengan finansial maupun nonfinansial.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut pada tahun 2019, kata dia, baru saja mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ia menginformasikan bahwa WTP itu merupakan peraihan yang keenam secara berurutan.
"Pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BPK RI Perwakilan Sulut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel," kata Sekdaprov Edwin Silangen di Manado, Sabtu.
Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, kata dia, berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah terus menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan.
"Kami berterima kasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Sulut yang terus melakukan pendampingan," katanya.
Edwin Silangen berharap kepala perangkat daerah menyelesaikan setiap rekomendasi BPK terkait dengan finansial maupun nonfinansial.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut pada tahun 2019, kata dia, baru saja mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ia menginformasikan bahwa WTP itu merupakan peraihan yang keenam secara berurutan.