Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2019 melampaui target yang direncanakan.
"Kita mampu merealisasikan PAD sebesar Rp1.286 triliun atau sebesar 100,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.280 triliun," sebut Wakil Gubernur Steven Kandouw di Manado, Selasa.
Pendapatan yang melebihi target, tersebut terang Wagub adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
Wagub Kandouw menambahkan, komponen APBD TA 2019 sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 yang memicu percepatan gerak pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 itu menyebutkan, prioritas anggaran 2019 diarahkan Pemprov Sulut pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan (pembangunan RS).
Selanjutnya, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi.
“Kesemuanya itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas pun telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” ungkap Kandouw.
Kendati demikian, Wagub Kandouw mengakui bahwa APBD Sulut tahun 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat Sulut karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.
Karena itu, Kandouw mengajak segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut.
"Hal itu penting dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang sehingga semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD," ujarnya.
DPRD saat ini sementara menyusun ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2019.
"Kita mampu merealisasikan PAD sebesar Rp1.286 triliun atau sebesar 100,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.280 triliun," sebut Wakil Gubernur Steven Kandouw di Manado, Selasa.
Pendapatan yang melebihi target, tersebut terang Wagub adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
Wagub Kandouw menambahkan, komponen APBD TA 2019 sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 yang memicu percepatan gerak pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 itu menyebutkan, prioritas anggaran 2019 diarahkan Pemprov Sulut pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan (pembangunan RS).
Selanjutnya, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi.
“Kesemuanya itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas pun telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” ungkap Kandouw.
Kendati demikian, Wagub Kandouw mengakui bahwa APBD Sulut tahun 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat Sulut karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.
Karena itu, Kandouw mengajak segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut.
"Hal itu penting dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang sehingga semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD," ujarnya.
DPRD saat ini sementara menyusun ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2019.