Manado (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara menyatakan akan memberikan bantuan berupa kemudahan pengurusan perizinan kapal nelayan untuk memajukan sektor perikanan di daerah itu.
“Seandainya saja kita semua fokus sama-sama berkontribusi, saya sangat yakin sektor kelautan dan perikanan, sektor perikanan budi daya dan sektor perikanan tangkap akan menjadi unggulan pertama di Sulut," ujar dia di Manado, Jumat.
Kementerian KKP menyilakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui kepala dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyampaikan kepada pihaknya tentang apa yang dibutuhkan guna mewujudkan kemudahan tersebut.
"Insyaallah segera penuhi. Misalnya yang menjadi keluhan adalah izin perikanan tangkap, dulu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak mendapatkan izin. Atas perintah Bapak Presiden Jokowi cukup satu jam saja," katanya.
Komitmen tersebut sudah dilakukan dan buktikan sehingga sekarang sudah hampir empat ribu izin yang diselesaikan.
Menteri KKP juga memastikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus izin untuk kapal di atas 30 GT melalui daring sehingga tidak perlu lagi pergi ke Jakarta.
“Kalau ada masyarakat Sulut meminta izin di atas 30 GT, kita sudah permudah semua dan tidak perlu ke Jakarta, cukup dengan 'online' (daring), kalau memang kebetulan ada di Jakarta, ya nggak masalah juga mampir,” katanya.
Menurut Menteri Edhy, kebijakan mempermudah pengurusan izin merupakan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan.
“Ada dua hal yang Bapak Presiden memintakan kepada saya, yang pertama bangun komunikasi dengan nelayan, kemudian yang kedua membangun perikanan budi daya,” katanya.
“Seandainya saja kita semua fokus sama-sama berkontribusi, saya sangat yakin sektor kelautan dan perikanan, sektor perikanan budi daya dan sektor perikanan tangkap akan menjadi unggulan pertama di Sulut," ujar dia di Manado, Jumat.
Kementerian KKP menyilakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui kepala dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyampaikan kepada pihaknya tentang apa yang dibutuhkan guna mewujudkan kemudahan tersebut.
"Insyaallah segera penuhi. Misalnya yang menjadi keluhan adalah izin perikanan tangkap, dulu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak mendapatkan izin. Atas perintah Bapak Presiden Jokowi cukup satu jam saja," katanya.
Komitmen tersebut sudah dilakukan dan buktikan sehingga sekarang sudah hampir empat ribu izin yang diselesaikan.
Menteri KKP juga memastikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus izin untuk kapal di atas 30 GT melalui daring sehingga tidak perlu lagi pergi ke Jakarta.
“Kalau ada masyarakat Sulut meminta izin di atas 30 GT, kita sudah permudah semua dan tidak perlu ke Jakarta, cukup dengan 'online' (daring), kalau memang kebetulan ada di Jakarta, ya nggak masalah juga mampir,” katanya.
Menurut Menteri Edhy, kebijakan mempermudah pengurusan izin merupakan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan.
“Ada dua hal yang Bapak Presiden memintakan kepada saya, yang pertama bangun komunikasi dengan nelayan, kemudian yang kedua membangun perikanan budi daya,” katanya.