Manado (ANTARA) - Komando Daerah Militer XIII/Merdeka menggelar sosialisasi netralitas TNI dalam Pilkada 2020 di Aula Grahadika Jaya Sakti, di Manado, Sulawesi Utara, Senin.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G Matondang dalam sambutannya dibacakan Wakil Asisten Teritorial Kodam XIII/Merdeka mengatakan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 2 d menyatakan bahwa jati diri TNI adalah tentara profesional.
"Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dan tidak berpolitik praktis serta mengikuti kebijakan politik negara," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh prajurit Kodam XIII/Merdeka wajib bersikap netral dalam Pilkada 2020.
"Setiap prajurit Kodam XIII/Merdeka wajib bersikap netral, menghindari kegiatan politik praktis, dan memelihara citra positif TNI di mata masyarakat," katanya.
Ia mengatakan setiap prajurit Kodam XIII/Merdeka harus betul-betul mengetahui batasan-batasan yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan selama pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.
"Ketahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama pesta demokrasi rakyat tersebut berlangsung mulai dari awal pendaftaran kontestan pemilu hingga penetapan pemenangnya," katanya.
Pada kegiatan yang diikuti sekitar 500 prajurit beserta Persit Kodam XIII/Merdeka itu juga dibekali materi oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G Matondang dalam sambutannya dibacakan Wakil Asisten Teritorial Kodam XIII/Merdeka mengatakan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 2 d menyatakan bahwa jati diri TNI adalah tentara profesional.
"Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dan tidak berpolitik praktis serta mengikuti kebijakan politik negara," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh prajurit Kodam XIII/Merdeka wajib bersikap netral dalam Pilkada 2020.
"Setiap prajurit Kodam XIII/Merdeka wajib bersikap netral, menghindari kegiatan politik praktis, dan memelihara citra positif TNI di mata masyarakat," katanya.
Ia mengatakan setiap prajurit Kodam XIII/Merdeka harus betul-betul mengetahui batasan-batasan yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan selama pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.
"Ketahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama pesta demokrasi rakyat tersebut berlangsung mulai dari awal pendaftaran kontestan pemilu hingga penetapan pemenangnya," katanya.
Pada kegiatan yang diikuti sekitar 500 prajurit beserta Persit Kodam XIII/Merdeka itu juga dibekali materi oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.