Manado (ANTARA) - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Jan S. Maringka mengatakan mengapresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Kejari Tomohon dan Kejari Kepulauan Sangihe.
"Berharap keberhasilan ini akan menjadi contoh bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) lainnya di Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat meraih WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),"kata Maringka, saat memberikan arahan kepada jajaran Kejati Sulut, di Manado, Kamis.
Jamintel Jan S Maringka berada di Manado dalam rangka Sosialisasi Internalisasi dan Monitoring Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK Korupsi WBK dan WBBM.
Ia mengatakan reformasi birokrasi harus diawali dari perubahan "maindset" dalam melaksanakan tugas yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan publik di bidang penegakan hukum.
Namun demikian perlu dipahami persepsi penegakan hukum yang berbeda dengan aspek pelayanan publik dalam administrasi pemerintah pada umumnya.
Hal ini mengingat penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang dikatakan berhasil dari banyaknya perkara yang ditangani.
"Penegakan hukum justru dikatakan berhasil apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," katanya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief mengatakan bersyukur karena Kejati Sulut menjadi salah satu dari 55 Satuan Kerja di Kejaksaan RI dan menjadi salah satu dari 14 Kejati yang menerima apresiasi dan penganugerahan zona integritas WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.
Mendorong Kejari lainnya bersama untuk masuk zona integritas menuju WBK.
Untuk itu telah melakukan penandatanganan kembali komitmen bersama pembaharuan perjanjian kinerja, penandatanganan prasasti dan penyematan Pin WBK.
"Hal tersebut dilakukan untuk menyegarkan kembali komitmen seluruh pegawai Kejati Sulut, bersatu dan bergerak maju dalam mempertahankan WBK," katanya.
Dalam kunjungan ke Sulut, Jamintel didampngi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Sesjambin) Sartono, beserta Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI.
"Berharap keberhasilan ini akan menjadi contoh bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) lainnya di Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat meraih WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),"kata Maringka, saat memberikan arahan kepada jajaran Kejati Sulut, di Manado, Kamis.
Jamintel Jan S Maringka berada di Manado dalam rangka Sosialisasi Internalisasi dan Monitoring Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK Korupsi WBK dan WBBM.
Ia mengatakan reformasi birokrasi harus diawali dari perubahan "maindset" dalam melaksanakan tugas yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan publik di bidang penegakan hukum.
Namun demikian perlu dipahami persepsi penegakan hukum yang berbeda dengan aspek pelayanan publik dalam administrasi pemerintah pada umumnya.
Hal ini mengingat penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang dikatakan berhasil dari banyaknya perkara yang ditangani.
"Penegakan hukum justru dikatakan berhasil apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," katanya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief mengatakan bersyukur karena Kejati Sulut menjadi salah satu dari 55 Satuan Kerja di Kejaksaan RI dan menjadi salah satu dari 14 Kejati yang menerima apresiasi dan penganugerahan zona integritas WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.
Mendorong Kejari lainnya bersama untuk masuk zona integritas menuju WBK.
Untuk itu telah melakukan penandatanganan kembali komitmen bersama pembaharuan perjanjian kinerja, penandatanganan prasasti dan penyematan Pin WBK.
"Hal tersebut dilakukan untuk menyegarkan kembali komitmen seluruh pegawai Kejati Sulut, bersatu dan bergerak maju dalam mempertahankan WBK," katanya.
Dalam kunjungan ke Sulut, Jamintel didampngi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Sesjambin) Sartono, beserta Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI.