Minahasa Tenggara (ANTARA) - Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan dapat menjadi penggerak dan menggairahkan ekonomi kerakyatan di daerah itu.
"BUMDes harus lebih aktif, dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Minahasa Tenggara," kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Ratahan, Rabu.
Ia mengungkapkan, BUMDes harus memanfaatkan peluang yang ada, termasuk dengan mengembangkan potensi usaha.
“BUMDes merupakan salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan serta kesejahteraan di desa. Bahkan pemerintah saat ini memberikan perhatian serius terhadap Bumdes,”ujarnya.
Ia menambahkan BUMDes setiap tahunnya harus ada peningkatan sehingga memberikan keuntungan bagi desa, serta masyarakat.
"Tapi harus diingat, usahanya harus berkembang dan bergulir terus, sehingga aktifitas perekonomian di desa dapat berjalan terus," tandasnya.
Artly juga berharap instansi teknis yang ada di Pemkab bisa menopang usaha setiap BUMDes, dengan menyiapkan program strategis.
"Untuk pengembangan BUMDes bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tapi harus lintas instansi karena ini harus digarap secara serius," tandasnya.***3***
"BUMDes harus lebih aktif, dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Minahasa Tenggara," kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Ratahan, Rabu.
Ia mengungkapkan, BUMDes harus memanfaatkan peluang yang ada, termasuk dengan mengembangkan potensi usaha.
“BUMDes merupakan salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan serta kesejahteraan di desa. Bahkan pemerintah saat ini memberikan perhatian serius terhadap Bumdes,”ujarnya.
Ia menambahkan BUMDes setiap tahunnya harus ada peningkatan sehingga memberikan keuntungan bagi desa, serta masyarakat.
"Tapi harus diingat, usahanya harus berkembang dan bergulir terus, sehingga aktifitas perekonomian di desa dapat berjalan terus," tandasnya.
Artly juga berharap instansi teknis yang ada di Pemkab bisa menopang usaha setiap BUMDes, dengan menyiapkan program strategis.
"Untuk pengembangan BUMDes bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tapi harus lintas instansi karena ini harus digarap secara serius," tandasnya.***3***