Minahasa Tenggara (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara(Mitra) segera merampungkan hasil pemeriksaan dana desa tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di 135 desa.
"Saat ini sudah hampir selesai proses pemeriksaan oleh tim auditor inspektorat di semua desa," kata Inspektur Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan saat ini baru satu wilayah pemeriksaan yang selesai, dan telah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Sampai hari ini baru satu wilayah yang sudah merampungkan LHP-nya. Untuk lainnya ditargetkan pekan ini sudah harus selesai," katanya.
Dia mengungkapkan, untuk dua wilayah lainnya masih dalam bentuk Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP), dan masih memberikan kesempatan bagi pihak desa memberikan sanggahan.
"P2HP ini, kami masih memberikan kesempatan bagi desa-desa menyampaikan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan sebelum keluarnya LHP," jelasnya.
David mengungkapkan, dari sejumlah temuan yang didapati tim pemeriksa, adanya indikasi kerugian negara dari pengelolaan dana desa.
"Kami mendapati ada indikasi kerugian negara. Seperti kekurangan volume pekerjaan, tapi itu masih dalam P2HP dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan sanggahan," katanya.
Selanjutnya kata Plh Sekda Minahasa Tenggara ini pihaknya akan menerbitkan LHP yang akan diserahkan kepada pemerintah desa.
"Kami jadwalkan Rabu pekan depan LHP dari setiap desa ini akan kami serahkan ke pemerintah desa. Dan hasilnya itu sudah final," tandasnya.
"Saat ini sudah hampir selesai proses pemeriksaan oleh tim auditor inspektorat di semua desa," kata Inspektur Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan saat ini baru satu wilayah pemeriksaan yang selesai, dan telah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Sampai hari ini baru satu wilayah yang sudah merampungkan LHP-nya. Untuk lainnya ditargetkan pekan ini sudah harus selesai," katanya.
Dia mengungkapkan, untuk dua wilayah lainnya masih dalam bentuk Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP), dan masih memberikan kesempatan bagi pihak desa memberikan sanggahan.
"P2HP ini, kami masih memberikan kesempatan bagi desa-desa menyampaikan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan sebelum keluarnya LHP," jelasnya.
David mengungkapkan, dari sejumlah temuan yang didapati tim pemeriksa, adanya indikasi kerugian negara dari pengelolaan dana desa.
"Kami mendapati ada indikasi kerugian negara. Seperti kekurangan volume pekerjaan, tapi itu masih dalam P2HP dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan sanggahan," katanya.
Selanjutnya kata Plh Sekda Minahasa Tenggara ini pihaknya akan menerbitkan LHP yang akan diserahkan kepada pemerintah desa.
"Kami jadwalkan Rabu pekan depan LHP dari setiap desa ini akan kami serahkan ke pemerintah desa. Dan hasilnya itu sudah final," tandasnya.