Klaten (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah tersebut.
“Ada hal menarik yang didapati dari hasil kunjungan ini. Ternyata BUMDes di Kabupaten Klaten mengelola potensi desanya masing-masing. Mulai dari pengelolaan sampah, kerajinan kain tenun dan lebih dari itu yakni pengelolaan destinasi pariwisata hingga kafe sawah,” kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Klaten, Senin.
Ia menuturkan, pengelolaan BUMDes di Klaten dapat menjadj contoh dalam pemanfaatan potensi desa yang ada di Minahasa Tenggara
"Di Klaten mereka berani bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lainnya. Bahkan saking besarnya usaha yang dikelola, mereka juga bekerja sama sampai otoritas jasa keuangan. Ini bisa dicontohi dalam upaya mengembangkan usaah serta perekonomian masyarakat," jelasnya.
Bahkan dalam pengelolaan BUMDes di daerah tersebut, menurut Artly kegiatannya telah didukung dengan Perda ysng diinisiasi pihak DPRD.
Dia mengungkapkan, dari kunjungan kerja tersebut Pemkab Klaten memaparkan strategi dalam pengembangan BUMDes.
“Mereka melakukan sosialisasi pendirian bumdes skala kabupaten, melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan bumdes dan lembaga kerjasama antar desa," ujarnya.
Selain itu diperkuat dengan workshop terkait kewirausahaan, penggalian potensi ekonomi, pelatihan penguatan kapasitas pengelola bumdes dalam hal ini administrasi keuangan dan perpajakan.
Selanjutnya,strategi pembinaan BUMDes meliputi penguatan marketing, perluasan jaringan usaha dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang usaha.
“Selain itu, penguatan SDM dalam pemetaan potensi desa untuk menyusun rencana usaha, penguatan administrasi keuangan dan pengorganisasian hingga perluasan usaha dan pasar membangun jaringan produksi, distribusi dan pemasaran dan sistem koordinasi yang efektif," jelas Artly yang didampingi para personil komisi satu lainnya.
Selain itu kata Artly, Pemkab Klaten mempunyai program strategi 7 SI dalam pengelolaan BUMDes yakni tupoksi, komunikasi, harmonisasi, partisipasi, potensi, inovasi dan transparansi.***1***
“Ada hal menarik yang didapati dari hasil kunjungan ini. Ternyata BUMDes di Kabupaten Klaten mengelola potensi desanya masing-masing. Mulai dari pengelolaan sampah, kerajinan kain tenun dan lebih dari itu yakni pengelolaan destinasi pariwisata hingga kafe sawah,” kata Ketua Komisi Satu DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur di Klaten, Senin.
Ia menuturkan, pengelolaan BUMDes di Klaten dapat menjadj contoh dalam pemanfaatan potensi desa yang ada di Minahasa Tenggara
"Di Klaten mereka berani bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lainnya. Bahkan saking besarnya usaha yang dikelola, mereka juga bekerja sama sampai otoritas jasa keuangan. Ini bisa dicontohi dalam upaya mengembangkan usaah serta perekonomian masyarakat," jelasnya.
Bahkan dalam pengelolaan BUMDes di daerah tersebut, menurut Artly kegiatannya telah didukung dengan Perda ysng diinisiasi pihak DPRD.
Dia mengungkapkan, dari kunjungan kerja tersebut Pemkab Klaten memaparkan strategi dalam pengembangan BUMDes.
“Mereka melakukan sosialisasi pendirian bumdes skala kabupaten, melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan bumdes dan lembaga kerjasama antar desa," ujarnya.
Selain itu diperkuat dengan workshop terkait kewirausahaan, penggalian potensi ekonomi, pelatihan penguatan kapasitas pengelola bumdes dalam hal ini administrasi keuangan dan perpajakan.
Selanjutnya,strategi pembinaan BUMDes meliputi penguatan marketing, perluasan jaringan usaha dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang usaha.
“Selain itu, penguatan SDM dalam pemetaan potensi desa untuk menyusun rencana usaha, penguatan administrasi keuangan dan pengorganisasian hingga perluasan usaha dan pasar membangun jaringan produksi, distribusi dan pemasaran dan sistem koordinasi yang efektif," jelas Artly yang didampingi para personil komisi satu lainnya.
Selain itu kata Artly, Pemkab Klaten mempunyai program strategi 7 SI dalam pengelolaan BUMDes yakni tupoksi, komunikasi, harmonisasi, partisipasi, potensi, inovasi dan transparansi.***1***