Sulut, Tahuna (ANTARA) - Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jabes Ezar Gaghana meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk koperatif kepada auditor BPK.
"Pekan depan ada pemeriksaan dari BPK, semua OPD harus koperatif," kata Bupati Jabes Gaghana di Tahuna, Jumat.
Bupati mengingatkan seluruh pimpinan OPD bersama bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing instansi, untuk merespon positif pemeriksaan awal yang dilakukan BPK.
"Mulai hari Senin 10 Februari 2020, BPK akan melalukan pemeriksaan awal di Sangihe, semua OPD harus kooperatif," kata Bupati.
Bupati mengatakan, dibutuhkan kerja sama antara pimpinan OPD dan bendahara serta pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam merespon pemeriksaan BPK.
"Saya tidak mau ada pejabat yang menghambat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK," katanya.
Pimpinan OPD wajib menyiapkan pendampingan bagi bendahara ketika dimintai konfirmasi oleh auditor BPK.
"Pimpinan OPD wajib menyiapkan pendampingan bagi bendahara ketika dipanggil auditor untuk dimintai klarifikasi," tegas Gaghana.
Bupati berharap setiap tahun ada peningkatan yang positif terhadap hasil pemeriksaan penggunaan keuangan daerah.
"BPK telah memberikan opini yang baik terhadap pemeriksaan keuangan pemerintah Sangihe dan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Bupati.
Kepala Inspektorat Daerah Sangihe Nusrianto Pande mengatakan pemeriksaan awal BPK akan dilakukan selama satu bulan mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2020.
"Auditor BPK selama satu bulan di Sangihe, diharapkan semua OPD memberikan dukungan dengan menyiapkan waktu ketika dimintai konfirmasi," kata dia.
"Pekan depan ada pemeriksaan dari BPK, semua OPD harus koperatif," kata Bupati Jabes Gaghana di Tahuna, Jumat.
Bupati mengingatkan seluruh pimpinan OPD bersama bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing instansi, untuk merespon positif pemeriksaan awal yang dilakukan BPK.
"Mulai hari Senin 10 Februari 2020, BPK akan melalukan pemeriksaan awal di Sangihe, semua OPD harus kooperatif," kata Bupati.
Bupati mengatakan, dibutuhkan kerja sama antara pimpinan OPD dan bendahara serta pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam merespon pemeriksaan BPK.
"Saya tidak mau ada pejabat yang menghambat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK," katanya.
Pimpinan OPD wajib menyiapkan pendampingan bagi bendahara ketika dimintai konfirmasi oleh auditor BPK.
"Pimpinan OPD wajib menyiapkan pendampingan bagi bendahara ketika dipanggil auditor untuk dimintai klarifikasi," tegas Gaghana.
Bupati berharap setiap tahun ada peningkatan yang positif terhadap hasil pemeriksaan penggunaan keuangan daerah.
"BPK telah memberikan opini yang baik terhadap pemeriksaan keuangan pemerintah Sangihe dan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Bupati.
Kepala Inspektorat Daerah Sangihe Nusrianto Pande mengatakan pemeriksaan awal BPK akan dilakukan selama satu bulan mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2020.
"Auditor BPK selama satu bulan di Sangihe, diharapkan semua OPD memberikan dukungan dengan menyiapkan waktu ketika dimintai konfirmasi," kata dia.